Jakarta – Menjelang pergantian Kapolri yang baru menggantikan Jendral Sutarman, banyak pihak yang meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan nama-nama calon Kapolri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) untuk ditelusuri rekam jejaknya.
Desakan itu salah satunya datang dari Indonesian Corruption Watch. Lembaga yang konsen dalam kajian kasus-kasus korupsi itu meminta kepada Jokowi untuk melibatkan KPK dalam proses penjaringan Kapolri. Hal itu dilakukan supaya publik mengatahui apakah calon tersebut besih dari dugaan kasus korupsi atau tidak.
“Kita mengharapkan intitusi penegak hukum di Indonesia semakin kuat, Polri, KPK, Kejagung, Dirjen Pajak, mampu memberantas korupsi, karena musuh kita koruptor,” ujar Agus, Wakil Kordinator ICW, Jumat (9/1/15).
Untuk bisa memastikan apakah calon Kapolri itu bersih, Jokowi juga diminta untuk mengandeng PPATK. Sebab, PPATK punya data dan cara sendiri untuk menelusuri rekam jejak para pejabat yang diduga memiliki rekening gendut. Menurutnya, Jokowi harus punya kemauan itu untuk bisa kembali membenahi institusi Polri yang dianggap semakin bobrok, terutama dalam hal pemberantasan korupsi.
“Kita tidak fokus ke nama tapi kepada siapa saja yang mampu membawa Polri lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menambahkan, selain melibatkan KPK dan PPATK, seleksi calon kapolri juga harus melibatkan Dirjen Pajak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta sejumlah lembaga lain yang mempunyai relevansi memberikan masukan tentang rekam jejak calon Kapolri.
Sebelumnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah menyaring empat jenderal bintang tiga yang diajukan Kompolnas ke Presiden Jokowi. Empat nama jenderal itu yakni Irwasum Komjen Dwi Priyatno angkatan ’82, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan angkatan ’83, Kabaharkam Komjen Putut Bayuseno angkatan angkatan ’84, dan Kabareskrim Komjen Suhardi Aliyus angkatan ’85.
Dari keempat calon tersebut, Sejumlah pihak menilai Komjen Pol Budi Gunawan merupakan kandidat terkuat dari calon lainnya. Terlebih telah beredar ke publik surat dari Polri yang ditujukan kepada Irjen Budi Gunawan. Poin di surat itu menyatakan Budi Gunawan bersih dari kasus transaksi keuangan mencurigakan alias rekening gendut. (Abn)
