Senin, 29 November 21

ICW: Ancaman Mundur Ketua KPK, Tak akan Bikin DPR Insaf

ICW: Ancaman Mundur Ketua  KPK, Tak akan Bikin DPR Insaf

Jakarta, Obsessionnews Peneliti Divisi Investigasi Publik dan investigator ICW, Tama Satrya Langkun, mengaku tak heran jika sampai Ketua KPK Agus Rahardjo mengancam akan mundur, jika sampai revisi UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil digulirkan.

“DPR tampaknya tak insaf juga. Ancaman mundur juga tidak membuat DPR gentar. Jika gagal memangkas kewenangan KPK lewat revisi UU KPK, DPR nampaknya belum menyerah. Kini, DPR diam-diam kembali berusaha melemahkan KPK lewat Revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Revisi Kitab Hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP),” ujar Tama, seperti dilansir laman antikorupsi.go.id, Senin (22/2).

Baca juga:

Nasib Revisi UU KPK Ditentukan Senin ini

Luhut Minta Maaf Salah Sebut Supres RUU KPK

Fahmi Idris Tolak RUU KPK

Awas! DPR Ulur Capim Jadikan ‘Daya Tawar’ RUU KPK

Draf RUU KUHAP dan KUHP, lanjutnya, bermasalah mulai dari proses pembuatan, sistematika penulisan, dan yang paling penting, isi dan kewenangan-kewenangan yang terdapat di dalamnya.

Tama menegaskan, “Dengan pembahasan ngebut seperti ini, hasilnya tidak mungkin sesuai harapan kita. Apalagi semangatnya kodifikasi (disatukan—red).”

Walau saat ini sudah ada regulasi tindak pidana korupsi (Tipikor) yang diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 dan UU no 20 Tahun 2001, para penyusun RUU KUHP tetap memasukkan delik pidana tindak pidana korupsi dalam revisi regulasi tersebut. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Buku II tentang Tindak Pidana khususnya Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi.

Rancangan UU KUHP baru memang menetapkan ketentuan peralihan bahwa UU di luar ini termasuk UU Tipikor diberikan waktu transisi selama 3 tahun untuk menyesuaikan. Artinya, upaya pemberantasan korupsi oleh KPK dan penegak hukum lain dipastikan akan mengalami kemunduran. Apalagi, proses pembahasan kedua RUU terkesan senyap dan diduga untuk menghindari kritik dan perhatian publik.

Menurut Tama, isi revisi UU ini menjadi peluang pelemahan KPK. “Pembuat UU nampaknya ingin KPK jadi Komisi Pencegahan Korupsi, karena aspek penindakannya hilang. Penyadapan dan penuntutannya, bisa dibilang tidak boleh menuntut, kalau hakim komisaris tidak mengizinkan.”

Ditambah lagi, langkah DPR buru-buru mengesahkan RUU KUHAP dan RUU KUHP yang dalam sejumlah ketentuannya mengandung upaya pelemahan atau “pembunuhan” KPK yang patut dicurigai.

“Sudah ada 65 politisi Senayan yang telah diproses KPK, beberapa diantaranya telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan menjalani pidana sebagai koruptor,” tukas Emerson.

Sengaja atau tidak, RUU KUHAP terkesan meniadakan KPK dan Pengadilan Khusus Tipikor. Ini dapat dilihat dari tidak adanya penyebutan lembaga lain diluar Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan (Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung). (rez)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.