Jumat, 3 Februari 23

Ical Tak Pantas Duduki Posisi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar

Ical Tak Pantas Duduki Posisi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar
* Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical. (Foto: Edwin Budiarso/Obsessionnews.com)

Jakarta, Obsessionnews – Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical memastikan tak akan maju menjadi Ketum Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali, 25-27 Mei 2016 mendatang.

Kendati demikian Ical tidak akan mninggalkan Golkar. “Pengalaman yang saya dapat, tentu akan saya bagi dengan ketua yang baru,” kata Ical dalam pidatonya di Musyawarah Daerah (Musda) Jawa Barat di Bandung, Sabtu (23/4/2016).

Beredar isu Ical mengincar jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar agar tetap dapat mengendalikan partai beringin ini. Apalagi beberapa orang yang akan maju sebagai calon ketum Golkar dikenal sebagai loyalisnya, yakni Setya Novanto, Idrus Marham, Ade Komaruddin, dan Airlangga Hartanto.

Kabar Ical membidik posisi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar mendapat kritikan dari Tri Joko Susilo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia (HMPI). Tri menilai Ical tak pantas menduduki posisi tersebut, karena Golkar di bawah kepemimpinannya babak belur di Pemilu Legislatif 2014, Pilpres 2014, dan Pilkada serentak 2015.

“Posisi Ketua Dewan Pertimbangan itu adalah posisi strategis yang harus dipegang oleh orang-orang yang jelas pengorbanannya bagi Golkar, yang membawa marwah partai. Ical ini gagal memimpin Golkar,” kata Tri ketika dihubungi Obsessionnews.com, Minggu (24/4).

Pada Pemilu 2014 Golkar harus puas berada di peringkat kedua setelah PDI-P. Pada Pilpres 2014 Golkar tak berhasil mengantarkan Ical menjadi capres, karena kursi Golkar di DPR tak mencukupi partai ini mengusung capres sendiri. Tak kehabisan akal Ical melobi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, minta diduetkan dengan Joko Widodo (Jokowi). Ical rela turun kelas menjadi cawapres. Namun, gayung tak bersambut. Megawati menolak keinginan Ical, lantaran PDI-P telah menetapkan Jusuf Kalla (Jokowi) sebagai wakil Jokowi.

Ical gigit jari. Ia lantas membawa gerbong Golkar bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendukung duet Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Tapi jagoan KMP tersebut tak berkutik menghadapi Jokowi – JK.

Pasca Pilpres 2014 Golkar dilanda prahara. Partai yang pernah berkuasa di era Orde Baru ini terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Ical dan kubu Agung Laksono. Ical terpilih kembali menjadi Ketum Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Bali pada awal Desember 2014. Namun Munas Bali itu ditentang oleh sejumlah tokoh Golkar yang dimotori oleh Agung Laksono. Kubu Agung membuat Munas tandingan di Ancol, Jakarta, pada Desember 2014, dan Agung terpilih sebagai Ketum.

Sial bagi Ical. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tak mengakui kepengurusan hasil Munas Bali. Sebaliknya Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Munas Ancol. Kasus ini kemudian bergulir ke meja hijau.

Dualisme kepemimpinan Golkar berdampak negatif pada Pilkada serentak 9 Desember 2015. Di berbagai daerah banyak kader Golkar yang bertumbangan di pilkada tersebut. (arh, @arif_rhakim)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.