Jumat, 22 November 19

Hutan Lestari Sebuah Solusi Entaskan Ganja di Gayo Lues

Hutan Lestari Sebuah Solusi Entaskan Ganja di Gayo Lues
* Kegiatan Bimbingan Teknis Lifeskill Pada Masyarakat Kawasan Pedesaan di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Selasa (15/10/2019) pagi. (Foto: BNN)

Gayo Lues, Obsessionnews.com –  Pengentasan lahan tanaman ganja di Aceh sejatinya memerlukan upaya berkelanjutan dan solusi tepat guna.  Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun konsep kehutanan sosial atau disebut hutan lestari.  Konsep ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dengan cara memberikan hak pengelolaan.

Konsep hutan lestari memungkinkan bagi masyarakat setempat untuk memiliki hak menggarap dan mengambil hasil tanamnya, dengan syarat tidak menjual lahan tersebut.  Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Fauzul Iman, konsep ini cocok untuk diterapkan di Gayo Lues, mengingat sekitar 75% wilayahnya masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan hutan lindung.

 

Baca juga:

Ubah Nasib Jadi Lebih Baik Melalui Pelatihan Pembuatan Kawat Bronjong  

Jadi Daerah Rawan Narkoba, BNN Adakan Bimtek di Gayo Lues

Serai Wangi Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Gayo Lues

Konsep ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

“Peraturan ini lahir karena keinginan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dari pinggiran hutan dan mencegah praktik illegal logging,” ujar Fauzul di depan peserta Bimbingan Teknis Lifeskill Pada Masyarakat Kawasan Pedesaan di Kabupaten Gayo Lues, Selasa (15/10/2019) pagi.

Dalam siaran pers yang diterima obsessionnews.com, Rabu (16/10), disebutkan kawasan TNGL memiliki luas sekitar 202.842 hektar. Sebagian besar kawasan berada di wilayah Gayo Lues, sisanya masuk dalam wilayah Aceh Tenggara.

Fauzul  mengungkapkan, banyak masyarakat yang punya keinginan untuk bisa menggarap, namun tidak memiliki lahan.  Ini disebabkan karena banyak lahan masuk dalam kawasan TNGL dan hutan lindung.  Ia berharap status hutan lindung tersebut dapat diturunkan, sehingga masyarakat bisa memiliki hak menggarap, dengan syarat berkomitmen turut menjaga hutan.

Data Pemkab Gayo Lues menyebutkan, bahwa hak garap di kawasan TNGL saat ini baru seluas 2.774 hektar yang diberikan kepada dua kampung di Kecamatan Putri Betung.

“Konsep hutan lestari selaras dengan program Grand Design Alternative Development (GDAD), yakni bagaimana mengalihfungsikan tanaman ganja dengan tanaman lain,” kata Fauzul.

Bimbingan teknis yang difasilitasi Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN ini merupakan salah satu tahapan program GDAD dengan menyasar tiga lokasi di Aceh, yakni Kabupaten Bireuen, Aceh Besar, dan Gayo Lues.  Pemilihan lokasi didasarkan kepada tingkat kerawanan daerah, khususnya peredaran gelap tanaman ganja.  Melalui program GDAD yang dirintis sejak tahun 2016 hingga 2025 ini diharapkan dapat merubah mindset petani penanam ganja untuk beralih ke tanaman atau profesi lain yang mampu memberikan nilai ekonomis dan legal.

Kegiatan berlangsung pada 15 – 17 Oktober 2019, diikuti oleh 48 orang peserta yang berasal dari 6 kecamatan di Gayo Lues dan melibatkan 3 orang instruktur sebagai tenaga pengajar.  Pelatihan yang diberikan berupa pembuatan bronjong pagar dan bronjong pemasangan batu.  Peserta juga diajarkan bagaimana mengenal peralatan, menghitung modal kerja hingga merakit menjadi sebuah bentuk yang memiliki fungsi.  Kawat bronjong umum digunakan di desa untuk mencegah erosi, mengusir hama atau sebagai pagar pelindung tanaman.

Sementara itu Kasubdit Masyarakat Desa, Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN Hendrajid Putut Widagdo saat membuka kegiatan mengatakan, melalui pemberian keterampilan ini diharapkan masyarakat bukan hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, namun juga bisa mengorganisir diri sebagai kelompok pengrajin bronjong di Gayo Lues.

“Kami berharap ke depannya para peserta yang mengikuti pelatihan ini siap untuk memenuhi manakala ada permintaan dari pihak lain, yang pada akhirnya nanti mereka menjadi masyarakat mandiri,” tegas Hendrajid. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.