Kamis, 21 Oktober 21

Hukuman Mati Bagi Koruptor Dianggap Layak dan Tak Langgar HAM

Hukuman Mati Bagi Koruptor Dianggap Layak dan Tak Langgar HAM

Jakarta, Obsessionnews – Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menepis pandangan sejumlah kalangan yang mengatakan bahwa hukuman mati bagi korupsi tidak dapat diterapkan karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Bagi Abdullah, kejahatan kerah putih itu sama bahanya dengan tindak pidana terorisme dan narkotika, sehingga layak diberikan hukuman mati. Abdullah mengatakan pentingnya hukuman mati itu diterapkan supaya bisa memberi efek jerah.

“Kalau di Islam, orang yang mencuri dihukum potong tangan. Karena itu saya usulkan hukuman mati harus diberlakukan bagi para koruptor,” ujar Abdullah dalam diskusi di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2015).

Abdullah menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum serius dilakukan, sebab koruptor masih diberikan keistimewaan. Banyak kasus ia temukan, misalnya di dalam penjara koruptor diberikan fasilitas mewah.

“Koruptor di penjara tidur di kasur, sama seperti di rumah. Di penjara pegang handphone, di rumah juga pegang handphone, jadi apa bedanya?,” kata Abdullah.

Mantan aktifis HMI ini juga menolak usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan hak remisi bagi koruptor. Ia menilai terpidana korupsi tak layak diberi ampunan.

“Karena kejahatan luar biasa. Organisasi juga luar biasa. Maka perlu amandemen KUHP,” tutur dia.

Usulan remisi untuk koruptor ini juga dikritik oleh dosen hukum tindak pidana pencucian uang Trisakti Yenti Ganarsih. Apabila pemerintah memberi ruang pengampunan bagi koruptor maka menurut Yenti hal itu menjadi langkah mundur dari upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

“Seharusnya Pak Jokowi bersuara lebih keras,” kata kata dia. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.