Jakarta, Obsessionnews.com – Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya, tidak terlalu menganggap berat laporan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan pencemaran nama baik atas nama dirinya. Ia menyatakan, ini bukan soal perang tapi soal bagaimana bisa mengungkap kasus e-KTP secara terang benderang.
“Peradilan ini hak masyarakat, hak publik, hak media. Nah, ini dia hak setiap orang mengetahui. Jadi, saya pikir terkonsep pada proses dan peradilan ini terus mencari kebenaran itu. Jadi, ini bukan soal perang. Ini soal pembuktian,” ujar Firman di Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta, Kamis (8/2/2018).
Firman mengatakan, ia bersama rekan-rekan seprofesinya akan mempertimbangkan upaya hukum selanjutnya, baik dengan cara melapor balik atau langkah lainnya. Ia menganggap pihak yang mencoba menganggu jalannya persidangan juga bisa dipidanakan.
“Ya nanti kita pertimbangkan. Menurut saya, mengganggu jalannya proses peradilan itu ada pasalnya juga. Apa yang disebut dengan menghalang-halangi pencarian. Kalau orang sedang memperjuangkan keadilan kemudian diganggu. Ini saya rasa prinsip dengan kawan-kawan lintas profesi,” ucapnya.
Firman mengaku telah dihubungi teman-teman seprofesi. Dia mengapresiasi rekan-rekan advokat yang bersimpati terhadapnya. Ia pun sudah menjelaskan kepada mereka untuk menjaga proses peradilan ini sehingga jangan terganggu, jangan ada yang menganggu sebab ini adalah pencarian kebenaran.
“Tapi teman-teman dari profesi yang akan merumuskan sikap. Tapi sekali lagi peradilan pencari kebenaran pada kasus KTP-el. Karena ini proyek nasional maka kita harus konsen pada pengungkapan kasus ini,” ujar dia.
Firman dilaporkan SBY ke Bareskrim karena diduga telah mencemarkan nama baik. Setelah sebelumnya ia menyebut SBY ikut terlibat mengatur proyek e-KTP saat SBY masih menjabat sebagai Presiden RI. (Albar)
