Selasa, 26 Oktober 21

Hukum Mati Narkoba Tetap Jalan, Jangan Dengar Protes Negara Lain!

Hukum Mati Narkoba Tetap Jalan, Jangan Dengar Protes Negara Lain!

Jakarta, Obsessionnews – Sikap tegas pemerintah untuk mengeksekusi hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba mendapat dukungan penuh dari masyarakat, tak terkecuali pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita. Menurut Romli, hukuman mati harus tetap dijalankan meski negara lain ada yang memprotes.

Romli mengatakan, ‎negara lain tidak boleh ikut campur dalam proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan kejahatan narkoba. Menurutnya, jika tidak mau mengulang lagi kejadian yang sama, negara lain mestinya memerintahkan warganya untuk tidak membawa narkoba ke Indonesia. Bukan sebaliknya, meminta ampunan atau belas kasihan kepada pemerintah.

“Harusnya negara lain itu memperingatkan warga negaranya untuk tidak membawa narkoba ke Indonesia, bukan malah memprotes penegakan hukum di Indonesia. Ini kan jelas salah, ya harus dihukum,” kata Romli saat menjadi pembicara dalam acara diskusi tentang narkoba di DPR, Rabu (25/2/2015).

Di dalam perjanjian internasional, sudah dijelaskan setiap negara berhak memberikan hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan luar biasa, seperti narkoba, korupsi, terorisme ‎dan kejahatan perang. Karena itu kata Romli, negara lain harusnya menghormati kedualutan hukum di Indonesia bukan malah mengintervensi dengan memberikan tekanan.

“Indonesia sudah benar seperti ini. Tidak perlu takut dengan tekanan embargo dan lain-lain. Saya apresiasi Presiden Jokowi yang berani mengatakan akan menanggung apapun akibatnya,”‎ tandasnya.

Lagi pula kata Romli, alasanya saat ini cukup jelas Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, penggunanya sudah mencapai 4,5 juta orang, dan hampir setiap hari ada warga Indonesia yang mati karena narkoba. Karena itu menurutnya, wajar bila pemerintah memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku kejahatan narkoba.

“Ini sebagai shock therapy. Saya setuju untuk mencegah terjadinya kejahatan serius yang bisa mengakibatkan krisis sosial lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan, persiapan eksekusi hukuman mati sudah mencapai 90 persen. Itu artinya tidak lama lagi eksekusi akan dilakukan. Saat ini pihak

Kejaksaan masih menunggu empat terpidana lagi untuk dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan Cilacap.

Selain itu, pihak Kejaksaan masih perlu melakukan koordinasi dengan regu tembak. Kemudian  ‎Kejaksaan juga harus berkoordinasi menyiapkan ruang isolasi hingga kesiapan rohaniwan bagi para napi. Menurut Prasetyo semua harus dipersiapkan dengan matang agar eksekusi berjalan dengan lancar.

“Sekitar 90 persen,” kata Prasetyo saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/2/2015).

Setidaknya akan ada 20 napi yang akan dihukum mati pada eksekusi tahap kedua ini. Dari jumlah itu, masih ada empat orang terpidana yang belum dipindah ke LP Nusakambangan. Mereka dua orang dari Bali, 1 orang di Madiun, dan 1 orang di Yogyakarta.

Prasetyo menegaskan, pemerintah tidak akan pernah takut dengan ancaman dari negara luar. Eksekusi akan tetap dilakukan. Sebab, hal ini menyangkut masalah konsistensi penegakan hukum dan menyangkut masalah kewibawaan negar‎a. Hanya saja kata dia, tanggal dan jamnya belum ditentukan.

“Eksekusi sudah final. Tidak ada penundaan karena kita belum pernah memutuskan kapan harinya,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.