Sabtu, 25 September 21

PSK, Calo dan Pemakai Harus Dihukum

PSK, Calo dan Pemakai Harus Dihukum

Padang, Obsessionnews – Kemajuan teknologi informasi apapun bisa dilakukan, tidak terkecuali prostitusi secara online. Perbuatan itu terjadi dinilai bukan karena faktor ekonomi, salah satu karena keimanan seseorang sudah mulai menurun.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Maidir Harun menegaskan, layanan prostitusi melalui online karena medianya tersedia dan pelaku kemudian memanfaatkannya.

“Kalau dikatakan faktor ekonomi, pelaku-pelakunya orang-orang tertentu, baik si penikmatnya maupun si pelayannya,” ujar Maidir Harun kepada obsessionnews.com, Senin (18/5).

Apapun bentuknya, yang namanya perbuatan maksiat harus diproses secara hukum. Ajakan supaya menjauhi perbuatan maksiat tidak lagi diindahkan, karena bersangkutan sudah tidak takut lagi pada Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Sanksinya harus diberikan baik kepada pelanggan, pelaku/pemakai dan mediatornya,” ujar Maidir.

Ia meminta kepada DPR supaya merevisi undang-undang yang berkaitan dengan perilaku seks dengan mengakomodir semua akses yang bisa digunakan, seperti UU informasi Tekhnologi (IT). Setelah undang-undang lahir, harus dijalankan. Dengan demikian diyakini akan dapat memberikan efek jera terhadap konsumen, penyedia jasa dan bagi pelanggan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Sosiolog Universitas Andalas (Unand) Padang Damsar. Prostitusi secara online marak berkembang karena kurang pengawasan, mulai dari rumah, masyarakat dan pemerintah.

Pengawasan dalam rumah sebagai keluarga terkecil, orang tua bertanggung jawab mengawasi anak-anaknya dengan memberikan didikan agama yang baik, sehingga tidak akan mudah terjerumus dalam dunia seperti ini.

Masyarakat pun harus memberikan pengawasan dengan menegur anggota masyarakat yang diketahui berbuat yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan. Pemerintah demikian, sama-sama memberikan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing. Penegak hukum, menjalankan aturan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai instansi yang berwenang, memblokir situs-situs yang dicurigai melakukan bisnis prostitusi online.

“Semua unsur penting untuk melakukan pengawasan, mulai dari rumah tangga, masyarakat dan pemerintah,” ujar Damsar saat dihubungi obsessionnews.com, Senin (18/5).

Ia mendorong pihak kepolisian untuk mengungkap semua jaringan sampai tuntas, tidak hanya pelaku yang memakai jasa PSK, juga bisa jadi ada pelaku yang memakai jasa gigolo.

“Kan bisa jadi, jasa gigolo ada, cuman belum terungkap,” kata Damsar. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.