Minggu, 22 Mei 22

HTI Resmi Dibubarkan dengan SK Menkumham

Jakarta, Obsessionnews.com – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan Pemerintah melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Freddy Harris membacakan surat keputusan itu pagi tadi.

“Pertama bahwa Perppu No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU tentang ormas yang diundangkan pada 10 Juli 2017 mengatur bentuk mengenai pelanggaran penjatuhan sanski terhadap organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum,” kata Freddy di gedung Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

Freddy menyatakan, pemerintah peluru mengambil langkah hukum terkait HTI untuk merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi UUD 1945 dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

“Surat keputusan pencabutan HTI dilakukan berdasarkan data, fakta, dan koordinasi dari seluruh instansi yang dibahas  kementerian koordinator politik hukum dan HAM RI. Terima kasih,” kilah Freddy.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.

Pembubaran HTI menuai pro kontra dan menjadi trending topic. Mislanya, dengan tagar #byeHTI di Twitter, Rabu (19/7), netizen berakun @Co_Rak_ menyatakan bukan hanya di Indonesia keles HTI dilarang, di negara lain juga, sedangkan akun @Kicau_Saya mengatakan terima kasih utk pemerintah @jokowi yg konsisten “GEBUK” #byeHTI.

Namun, pakar hukum Prof Yusril Ihza Mahendra secara tegas tetap menolak pembubaran HTI. “Saya sejak awal mengatakan bahwa Perpu ini membuka peluang bagi Pemerintah menjadi diktator. Pemerintah secara sepihak berwenang membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa “due process of law” atau proses penegakan hukum dan adil dan benar sesuai asas negara hukum yang kita anut,” tandas Mantan Menkumham.

Kalangan Anggota DPR RI juga menilai, dasar pembubaran HTI sangat lemah. Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menyayangkan sikap pemerintah yang terlalu terburu-buru membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal ia yakin, tuduhan bahw HTI anti Pancasila belum sepenuhnya benar.

“Menurut pandangan saya, pemerintah jangan terlalu cepat mengambil langkah-langkah pembubaran jika belum diketemukan alat bukti yang cukup,” ujar Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (19/7).

Senada pula, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, Kemenkum HAM punya hak untuk membubarkan ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun HTI juga punya hak untuk melakukan perlawanan secara hukum di pengadilan.

“Ini sah-sah saja, tapi apakah langkah itu tepat. HTI punya cara melakukan perlawanan melalui pengadilan. Nanti bertemu di pengadilan untuk saluran melakukan perlawanan,” ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Rabu (19/7). (Iqbal)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.