Rabu, 3 Juni 20

Hoax Pengaruhi Kekhawatiran akan Penjahat Kambuhan

Hoax Pengaruhi Kekhawatiran akan Penjahat Kambuhan
* Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham, Nugroho. (Foto: dok Kemenkumham)

Jakarta, Obsessionnews.com — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat sorotan setelah membebaskan 38 ribu narapidana di seluruh Indonesia melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan pandemi virus Corona, Covid-19. Karena kebijakan ini dikaitkan dengan tindak kriminal yang dilakukan oleh residivis atau penjahat kambuhan belakangan ini.

Berita-berita kejahatan yang dilakukan kalangan penjahat kambuhan ramai diperbincangkan di sejumlah media massa, maupun media sosial. Sehingga memunculkan rasa kekhawatiran dari masyarakat akan ancaman kehilangan harta benda, hingga nyawa akibat ulah penjahat kambuhan.

Namun, Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham, Nugroho membantah asumsi tersebut. Menurut data Kemenkumham, jumlah penjahat kambuhan hanya sebanyak 30 orang, dari total 38 narapidana dari seluruh Indonesia yang dibebaskan karena pandemi Covid-19.

“Residivis tidak terlalu tinggi di Indonesia estimasi total. Dalam satu minggu saja ada 4 berita hoax, jadi  seolah-olah yang melakukan kejahatan itu adalah mantan napi, padahal tidak. Kalau toh ada mantan napi itu napi yang kapan? Kalau dikaitkan dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, tentu tidak,” tegas Nugroho kepada Obsessionnews.com, Senin (20/4/2020).

Nugroho mengatakan munculnya asumsi negatif bahwa seolah-olah meningkat aksi kejahatan setelah 38 ribu narapidana program asimilasi Covid-19 dibebaskan, lebih banyak dipengaruhi oleh berita bohong, alias hoax. Nugroho sendiri enggan menyebut pihak mana yang menyebarkan berita hoax tersebut, dan apa kepentingannya dalam hal ini.

“Saya kira asumsi itu tidak benar. Kecuali yang bebas banyak dan melakukan banyak. Itu dipengaruhi oleh berita bohong kok dan oleh kekhawatiran yang mengada-ada itu. Menurut saya seperti itu. Jadi asumsi itu tidak berdasar sama sekali,” papar Nugraha.

Langkah Pencegahan

Untuk melakukan tindakan pencegahan, pihak Kemenkumham telah bekerja sama dengan kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Pemda setempat untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap narapidana program asimilasi Covid-19 yang baru bebas. Mereka yang kembali melakukan kejahatan akan ditindak dengan tegas.

“Pak Menteri dan kami semua dengan tegas mengatakan bahwa bagi mereka yang melakukan pelanggaran ya sudah ditarik diproses di kepolisian. Masa asimilasi, pembebasan bersyarat di luar tidak dipakai atau dihitung sebagai menjalani pidana. Jadi cukup sengsara mereka, dan itu tegas tidak pilih-pilih,” katanya.

Secara internal, Kemenkumham juga akan melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap napi di dalam rutan dan lapas. Bahkan mereka telah diberdayakan untuk pemerintah dalam memproduksi alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19.

“Nanti hari Kamis depan seluruh lapas dan rutan yang memproduksi APD akan memberikan sumbangan ke mereka yang membutuhkan. Hampir separuh lapas itu memproduksi. Saya akan mewakili Pak Menteri ke Wisma Atlet Kemayoran, dan Pak Menteri akan ke tempat lain juga untuk memberikan APD buatan napi tersebut,” ujar Nugroho dengan bangga.

Kemenkumham telah mengeluarkan dan membebaskan 38 ribu narapidana dan anak di seluruh Indonesia melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus Covid-19. Hal tersebut berlandaskan pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

Diketahui, program asimilasi dan integrasi akan terus dilakukan sampai berhentinya status kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir. Dalam Pasal 23 disebutkan, narapidana menerima asimilasi atau integrasi telah menjalankan 2/3  masa pidananya. Sementara anak telah menjalankan ½ masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Program asimilasi dan integrasi tersebut tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa seperti teroris dan korupsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.