Jumat, 3 Februari 23

HNW Kutuk Pembakaran Masjid di Garut

HNW Kutuk Pembakaran Masjid di Garut
*  Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), anggota DPR RI, dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW). (Foto: Humas Fraksi PKS DPR RI)

Obsessionnews.com – Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), anggota DPR RI, dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW)  menyesalkan dan mengutuk terulangnya kejahatan terhadap masjid dan tokoh agama. Ia  mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama (RUU PTSA) yang sudah dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas di DPR segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah, untuk memberikan perlindungan terhadap tokoh agama seperti ulama (tokoh agama Islam) dan simbol agama seperti masjid.

 

Baca juga:

Erdogan Menangis Dengar Kisah Pembakaran Masjid Rohingya

HTI Minta Negara Adil Terkait Pembakaran Masjid di Tolikara

Fahira: Usut Tuntas Penyerangan terhadap Ustaz dan Pembakaran Mimbar Masjid

 

 

Pernyataan tersebut merujuk kepada dua peristiwa di daerah yang berlangsung berdekatan. Yakni penyerangan terhadap seorang ustaz seusai menyampaikan ceramah tentang zina dan miras oleh pemuda di Bangka Belitung, serta pembakaran masjid di Desa Lembang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Peristiwa itu terjadi masing-masing pada 10 Januari 2023 dan 22 Januari 2023. Masalah ini menjadi penting diperhatikan karena terjadinya pelecehan agama berupa pembakaran dan penyobekan kitab suci Alquran di Swedia dan Belanda.

HNW mengatakan, selain penjagaan langsung dari warga, agar kejahatan dan penistaan terhadap tokoh agama maupun simbol agama tidak terus berulang, maka RUU PTSA tersebut dibutuhkan karena peristiwa-peristiwa semacam itu berulang kali terjadi di banyak daerah, tanpa ada sanksi hukum yang menghadirkan efek penjeraan.

“Anehnya banyak kasus (seperti penyerangan ustaz di Batam, penyerangan Syeikh Ali Jabber, pemukulan imam masjid di Bekasi dan lain sebagainya) disebutkan pelakunya mengalami gangguan jiwa. Sehingga banyak kasus, juga karena alasan tersebut, tidak bisa ditindaklanjut secara hukum,” tutur HNW melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Lebih lanjut HNW mengatakan, di negara Pancasila yang sila pertamanya tegas menyebut Ketuhanan Yang Maha Esa perlindungan tokoh agama dan simbol agama sangat diperlukan. Tokoh agama karena posisinya yang rentan, karena tugasnya untuk mengingatkan masyarakat.

“Ada banyak pelaku kriminal yang terusik dengan adanya peran tersebut. Misalnya kasus di Bangka Belitung, karena ceramah soal miras dan zina, ustaz diserang dan dianiaya dengan senjata tajam oleh pihak yang terganggu, selain rumahnya yang dibakar,” ungkapnya.

Belum lagi, imbuhnya, apabila ceramahnya menyinggung kejahatan-kejahatan yang melibatkan kelompok lebih besar, seperti narkoba, judi dan lain sebagainya.

“Simbol agama seperti masjid juga penting dilindungi agar fungsinya sebagai tempat ibadah, tempat umat dan warga mendapatkan siraman dan laku rohani kolektif yang menenteramkan dan mencerahkan, agar tetap dipastikan aman dan tidak selalu rentan diberlakukan cara vandalistik apalagi dibakar. Sementara hanya dengan menyebut pelakunya sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), maka masalah selesai dan tidak bisa dilakukan penindakan hukum yang menjerakan, dan berdampak kepada terulangnya lagi pembakaran atau vandalisme terhadap masjid,” ucap anggota Komisi VIII DPR ini.

Atas dasar itu HNW RUU PTSA didorong untuk dihadirkan kepada masyarakat. Tujuan utamanya salah satunya adalah melindungi tokoh agama yang rentan karena tugasnya meluruskan masyarakat.

“Argumentasi ini yang terlihat dalam naskah akademik dan draft RUU yang telah selesai disiapkan dan dikirimkan ke Badan Legislasi DPR RI itu,” jelas Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini.

Namun sayangnya, tambahnya, RUU PTSA ini seakan-akan tertahan di Badan Legislasi (Baleg) DPR tanpa ada tindak lanjut pembahasan bersama dengan pemerintah.

“RUU ini sudah beberapa tahun masuk ke dalam Prolegnas Prioritas, tapi progresnya seperti tertahan di Baleg. Padahal dari segi naskah akademik dan draft RUU sudah selesai disiapkan oleh Fraksi PKS selaku pengusul RUU itu,” tukasnya.

HNW berharap agar semua pihak dapat berpikir dewasa untuk kepentingan bangsa dalam menghadirkan RUU-RUU yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.

“Dari banyak kasus yang ada, sebenarnya itu sudah cukup bukti pentingnya RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama semakin perlu untuk disahkan atau diundangkan. Agar tokoh agama tenteram melaksanakan fungsinya, dan simbol agama termasuk masjid akan terus terjaga kehormatannya, sehingga umat beragama akan makin banyak mendapat manfaat dari keberadaan masjid yang aman dari tindakan kejahatan seperti vandalisme dan pembakaran,” kata HNW. (arh)

 

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.