Minggu, 26 September 21

HNW Kritik Wacana Referendum Presiden Tiga Periode

HNW Kritik Wacana Referendum Presiden Tiga Periode
* Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW). (Foto: mpr.go.id)

“Karena itu mereka kemudian  menggelar skenario berikutnya, yaitu menggelar referendum. Padahal wacana tentang referendum pun tak sesuai dengan sistem dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena UUD NRI Tahun 1945 yang berlaku saat ini dan sistem ketatanegaraan kita memang tidak lagi mengenal legalitas referendum,” ujarnya di Jakarta dikutip dari siaran pers Selasa (22/6/2021).

HNW mengatakan, dahulu Indonesia memang mengenal aturan referendum untuk mengubah UUD 1945. Seperti diatur dalam TAP MPR No.IV/1993 tentang Referendum dan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Namun, pada awal reformasi kedua aturan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan di level yang sama.

Aturan yang mencabut ketentuan referendum adalah TAP MPR No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Juga  UU No. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

Halaman selanjutnya

Pages: 1 2 3 4 5 6

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.