Sabtu, 26 September 20

HNW: Kalau Mau Tidak Ada Kotak Kosong, Threshold Diturunkan

HNW: Kalau Mau Tidak Ada Kotak Kosong, Threshold Diturunkan
* Press Gathering wartawan MPR. (Foto: Dokumen MPR)

Anyer, Obsessionnews.com – Dalam Pilkada 2020 banyak ditemukan fenomena calon kepala daerah melawan kotak kosong, ini terjadi karena hanya ada satu calon tunggal, sehingga mengharuskan adanya lawan kotak kosong atau kolom kosong.

Kotak kosong dalam Pilkada seringkali dianggap mematikan demokrasi. Karena dengan merapatnya semua partai untuk mengusung satu calon, maka sistem kontrol dalam pemerintahan semakin kehilangan harapan, karena tidak adanya oposisi. Lalu ini salah siapa?

Untuk menjawab itu, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan, tingginya threshold (aturan ambang batas-red) menjadi penyebab banyaknya calon tunggal lawan kotak kosong. Jika aturan ini diturunkan, maka demokrasi semakin sehat.

“Kalau diturunkan thresholdnya pilpres akan banyak alternatif dan tidak akan terjadi pembelahan, “ ujar HNW dalam Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Anyer, Serang, Banten, Sabtu (5/9). HNW hadir dalam diskusi itu melalui telekonferensi.

HNW pun menegaskan, pilkada harus diselenggarakan dengan demokratis. “Tetapi beragam kondisi yang terjadi tidak terlepas dari persyaratan yang harus dipenuhi baik oleh cakada maupun oleh pengusungnya,” terangnya.

Jika seandainya, calon kepala daerah boleh dicalonkan oleh parpol yang mengusungnya lima kursi, sambung HNW, bisa jadi partai lain mencalonkan cakadanya di wilayah yang kini terjadi calon tunggal.

HNW tidak membantah kemungkinan terjadi Pilkada lawannya kotak kosong karena persyaratan yang terlalu tinggi yang tidak bisa dipenuhi oleh Parpol. Karenanya ia lebih suka jika aturan ambang batasnya diturunkan.

“Kalau saya mengusulkan Pilkada tetap dengan demokratis dengan aturan yang bisa dilaksanakan bersama sama. Tetapi bukan harus menghilangkan threshold, ” cetusnya.

Tak hanya itu, HNW juga mengingatkan kepada cakada yang akan kampanye supaya materi kampanye seluruh pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, diharapkan merujuk empat pilar MPR yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tinggal Ika.

“Kita harap para kandidat sampaikan program dengan merujuk Empat Pilar MPR. Materi kampanye jangan keluar dari Empat Pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak boleh kita terpecah belah,” tegas legislator Senayan dari Fraksi PKS itu.

Lebih lanjut HNW meminta agar tidak boleh program kampanye mengarah terorisme, kapitalisme, radikalisme, dan komunisme. Kalau materi kampanye acuannya empat pilar MPR, maka pilkada akan berkualitas.

Sementara itu, anggota MPR RI Inistiati Ayus dengan tegas mengatakan, terjadi lawan kotak kosong bukan hanya persoalan ambang batas.

“Mengenai melawan kotak kosong. Untuk berlayar harus membeli ‘perahu’. Tidak ada kursi yang gratis di negeri ini. Tak usah bohong aku juga pernah menjadi cakada, ” paparnya.

Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi dikesempatan yang sama mengatakan, empat pilar MPR sepatutnya dijiwai para pemangku kebijakan di Tanah Air. “Empat pilar MPR harus betul-betul dijiwai para pelaksana kebijakan, baik dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” katanya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.