Jakarta, Obsessionnews.com — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tengah ramai diperbincangkan akhirnya ditunda oleh DPR atas permintaan dari Pemerintah. Penundaan dilakukan setelah Pemerintah merespons masukan dari berbagai kalangan.
Namun pendapat berbeda disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW). Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera itu mengusulkan supaya pembahasan RUU HIP sebaiknya dihentikan agar pemerintah lebih fokus untuk menangani wabah Covid-19.
“Sebab kalau hanya ditunda, itu ibarat menunda bom waktu, dan tetap membuat keresahan masyarakat yang akan menambah kerepotan Pemerintah untuk fokus atasi Covid-19,” kata HNW dalam siaran pers, Rabu (17/6/2020).
“Tapi kalau dihentikan saja pembahasannya, insya Allah akan menghadirkan ketentraman rakyat dan malah bisa diajak bantu Pemerintah untuk ikut atasi Covid-19,” lanjutnya.
Fraksi PKS bersama Fraksi Partai Demokrat di DPR sejak awal menolak pembahasan RUU HIP. Bahkan dalam Rapat Paripurna DPR, FPKS telah menyampaikan sikap resminya. Adapun partai lain yang mayoritas koalisi Pemerintah mendukung keberadan RUU HIP.
“Pemerintah juga perlu diingatkan bahwa sesungguhnya tidak semua DPR setuju untuk membahas RUU HIP, 2 fraksi (FPD dan FPKS) faktanya malah tidak ikut menandatangani usulan RUU tersebut menjadi RUU Inisiatif DPR,” ungkap HNW.
Sikap FPKS dan FPD tersebut linier dengan sikap sejumlah Purnawirawan TNI/Polri seperti Tri Sutrisno, mantan Ketua BPIP Yudi Latif, ormas-ormas keagamaan dari MUI, Muhammadiyah, NU maupun Hidayatullah yang telah menyampaikan sikap tegas menolak RUU HIP.
“Mereka sudah sampaikan sikapnya yang intinya agar RUU itu dihentikan pembahasannya karena permasalahan-permasalahan mendasar yang ada dalam RUU HIP,” katanya. (Has)
