Minggu, 16 Mei 21

HNW Berharap Sangat Bijak Sekali Kalau Jokowi Tarik Perpres Investasi Miras

HNW Berharap Sangat Bijak Sekali Kalau Jokowi Tarik Perpres Investasi Miras
* Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW). (Foto: Humas MPR)

“Bila dibaca secara keseluruhan Lampiran III Perpres yang menjadi dasar, maka ketentuan soal izin investasi ini bisa juga diberlakukan  di banyak daerah,  apalagi tidak ada limitasi berapa investasi untuk asing dan dalam negeri. Jadi sangat terbuka bebas. Ini bisa berbahaya sekali. Kemarin dengan segala pembatasannya saja tragedi terkait miras sudah bikin miris, apalagi bila dibuka longer-longar seperti ini,”ujarnya.

Dalam Lampiran III Perpres No. 10 Tahun 2021 memang disebutkan, bahwa investasi miras mengandung alkohol dan investasi minuman alkohol berupa anggur dapat dilakukan di berbagai daerah, seperti Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi  Papua. Namun, bila dibaca secara menyeluruh, terutama poin b, Perpres tersebut juga membolehkan di daerah lain berdasarkan ketetapan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan usulan gubernur daerah yang bersangkutan.

“Jadi bila kita baca seksama, pembukaan investasi untuk industri miras ini bisa dilakukan di banyak daerah di Indonesia, bukan hanya daerah-daerah yang definitif disebutkan itu. Ini aturan yang tricky juga,” tutur HNW.

Dia menilai Jokowi hanya untuk kepentingan investasi dan ekonomi telah mengabaikan realita bahaya sosial dan keamanan terkait miras serta banyaknya korban-korban yang berjatuhan, serta  keresahan rakyat dan pemerintah daerah terkait bahaya miras ini. Sebagai contoh beberapa provinsi yang disebutkan secara spesifik dalam Perpres yang diperbolehkan untuk invesatasi miras, malah mengalami masalah terhadap peredaran miras.  Papua misalnya.

”Di Papua, dari level provinsi sampai ke beberapa kabupaten atau kota, sudah banyak menerapkan Perda Larangan Miras karena menimbulkan masalah sosial dan keamanan. Nah, ini pemerintah pusat kok malah mendukung dibukanya keran investasi untuk industri miras di Papua. Padahal Gubernur Papua Lukas Enembe pernah menegaskan bahwa adanya Perda Pelarangan Minuman Beralkohol yang berlaku di Papua, justru untuk melindungi rakyat Papua. Mestinya Presiden Jokowi juga melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana perintah konstitusi,” tandas HNW.

Halaman selanjutnya

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.