Obsessionnews.com – Anggota Tim Ahli Wapres Herman Widjojo memberikan pandangan soal big data yang menurutnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini ada di Polri, terutama terkait kasus pemerintahan.
“Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang big data atau data, saat ini memang menjadi satu tren global, baik itu di kepolisian maupun di dunia korporasi,” ujar Herman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Menurutnya, di beberapa negara penggunaan big data di kepolisian telah memberikan efek yang sangat baik terhadap kejelasan prosedur hingga pembuatan keputusan dalam kepolisian.
Herman berpendapat, jika negara lain bisa menerapkan big data dengan baik di kepolisian mereka, maka Indonesia juga bisa.
“Saya yakin banyak permasalahan yang akan muncul, banyak kontroversi, tapi itu saat ini menjadi satu-satunya solusi yang bisa memberikan kejelasan kepada semua pihak secara terang benderang bagaimana persoalan bisa dipecahkan secara objektif,” tambahnya.
Ia juga menyinggung tentang kasus VINA yang permasalahannya lebih kepada isu-isu non-prosedural. Menurut Herman, jika Polri memiliki data yang cukup detail, masalah seperti kasus VINA akan selesai dengan sendirinya.
Ketika ditanya tentang jenis big data yang dibutuhkan oleh Polri saat ini, Herman menjelaskan Polri sebenarnya sudah memiliki banyak sistem.
“Hanya saja, masing-masing sistem itu biasanya di dalam Polri masih berupa silo-silo. Di mana jika data masih berupa silo, untuk memecahkan masalah apalagi data yang disebut dengan big data, hampir 90 persen data itu berasal dari luar, bukan dari dalam Polri sendiri. Seperti data-data keuangan, data-data transaksi dari media sosial, itu akan menjadi satu variabel yang bisa digunakan untuk menjawab persoalan secara objektif,” jelasnya.
Dengan mengintegrasikan data-data dari berbagai sumber eksternal seperti keuangan dan media sosial, Polri dapat mengembangkan sistem big data yang mampu memberikan solusi yang lebih objektif dan komprehensif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk isu-isu pemerintahan dan prosedural. (Poy)
