Jakarta – Demo kenaikan harga BBM di Makassar telah merenggut satu nyawa rakyat akibat insiden bentrokan yang terjadi antara mahasiswa UMI dan aparat kepolisian pada kamis petang. Masing-masing pihak mempunyai versi berbeda mengenai penyebab kematian korban bernama Ari Pepe. Pihak kepolisian menyatakan korban ditemukan tewas dengan luka di kepala akibat terjatuh dan terbentur.
“Kami sangat mengecam tindakan represif kepolisian dalam menangani aksi-aksi mahasiswa yang menolak kenaikan harga bbm di beberapa daerah, terutama yang terjadi di makassar. Polisi seakan menjadikan para demonstran seperti layaknya musuh negara, kekerasan membabi-buta polisi menggunakan gas air mata, pentungan hingga peluru karet mempertunjukkan polisi sangat arogan dan tidak profesional dan hanya akan menyulut perlawanan mahasiswa dan rakyat,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Law Reform Institute (ILRINS) Jeppri F Silalahi kepada Obsession News, Jumat (28/11/2014) pagi.
“Terlepas korban bukanlah mahasiswa dan apapun pekerjaan korban yang banyak diberitakan oleh media sebagai ‘pak ogah’ atau juru parkir, baiknya kita mengetahui bahwa korban mempunyai hak perlindungan yang sama sebagai warga negara. Untuk itu kami mendesak kepada Komnas HAM untuk membentuk tim investigasi guna menyelidiki penyebab kematian korban apakah ada unsur kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian,” tambahnya.
Jika ada unsur kekerasan dan pelanggaran HAM dalam insiden tersebut, tegas Jeppri, maka sebagai pertanggungjawaban hukum dan moral pemerintah, Presiden Jokowi harus mencopot Menkopolhukam, Kapolri, Kapolda Sulsel dan jajaran dibawahnya. “Dan jalankan proses hukum bagi siapa pun aparat yang melanggarnya!” serunya.
Ia pun menilai, pola represif yang dilakukan oleh polisi harus dihentikan, karena itu bisa memanciing kembali luka memori lama rakyat di zaman otoriter orde baru. “Hendaknya polisi mengedepankan tindakan persuasif dalam penanganan demonstrasi, karena demonstran bukanlah musuh negara,” tandasnya. (Ars)
