Jakarta – Sudah bisa ditebak, dalam debat capres dan cawapres putaran terakhir bertema “Pangan, Energi, dan Lingkungan” yang digelar KPU di Hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (5/7/2014) malam, pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pasti menyerang kepada pasangan Prabowo-Hatta soal mafia migas.
Mungkin untuk mengantisipasi agar tidak diserang habis, pasangan Prabowo-Hatta lebih dulu mengarahkan pertanyaan ke renegoisasi kontrak tambang/migas agar tidak berfokus ke mafia migas yang menjadikan ‘bahan’ serangan debat dari Jokowi-JK, mengingat Cawapres Hatta Rajasa masih menjabat Menteri Koordinator Perekonomian yang belakangan diisukan dekat dengan mafia migas.
Sesuai dugaan semula, begitu Hatta Rajasa mendapat kesempatan pertama untuk bertanya, Cawapres pendamping Capres Prabowo Subianto ini melontarkan soal renegoisasi kontrak tambang. “Setujukah bapak renegoisasi, banyak sekali justru merugikan kita. Banyak kontrak migas lain yang diberikan perpanjangan, apakah bapak menganggap itu semua harus diinvestigasi?” tanya Hatta kepada Cawapres lawannya, JK.
Dengan demikian, JK tidak leluasa langsung bicara soal mafia migas. “Saya sangat setuju untuk dibikin investigasi. Freeport, pernah memiliki saham Freeport. Bapak lihat Newmont, ke mana saham Newmont, dulu nasional, sekarang siapa yang punya. Karena itu saya sangat setuju dilakukan investigasi,” jawab JK atas pertanyaan awal Hatta.
Melanjutkan jawaban JK, Capres Jokowi pun menambahkan. “Investigasi itu perlu. Sebetulnya tempat yang berkaitan dengan tambang banyak kelompok kepentingan di situ. Siapa yang dapat, semua orang tahu. Kita punya kemauan atau tidak soal itu. Renegoisasi itu bisa dilakukan, tetapi kalau kelompok kepentingan masih ada dan mereka mengatur ya sampai kapan pun kita akan seperti ini terus. Kami tidak ingin tersandera dan kami tidak ingin terbebani dengan masa lalu,” tambahnya.
Hatta kemudian mendapat kesempatan menanggapi kembali jawaban dari Capres dan Cawapres rivalnya tersebut. “Artinya, Bapak setuju dengan renegoisasi? Setuju kepada renegoisasi, persoalan bagaimana agar renegoisasi itu menguntungkan bagi kita. Saya tidak setuju ada kelompok kepentingan, justru kelompok kepentingan itu harus diselesaikan,” ujar Hatta lagi.
“Kami konsisten berupaya keras untuk renegoisasi kontrak, karena menyangkut penerimaan negara kita. Jadi, jangan ada istilah karena ada kepentingan, terus kita tidak bisa berbuat apa-apa,” sambung Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Akhirnya Prabowo pun menutup dengan pernyataan yang bernada membela Hatta sebagai Menko Perekonomian saat itu yang harus bertanggung jawab dalam memajukan perekonomian di kabinet Presiden SBY. “Saya ingin berterima kasih kepada SBY, tanggal 1 Juli berhasil renegoisasi kontrak Tangguh, akhirnya harga bisa naik, sekarang kita diuntungkan Rp250 triliun,” ucap Capres dari koalisi merah putih ini.
JK melontarkan tanggan dengan berkata: “Soal Newmont, zaman di pemerintah kita Newmont diberikan kepada negara, begitu tidak ada, menurut informasi, Menko Perekonomian diberikan kepada swasta. Soal tangguh, justru kontrak itu berbunyi, bahwa setiap 4 tahun harus renegoisasi. Siap negoisasi, tetapi setelah saya tinggalkan tidak ada negoisasi. Tidak ada yang spesial.”
Prestasi Minus Hatta
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman mengungkapkan prestasi minus Hatta Rajasa urusan renegosiasi kontrak tambang. “Hatta Rajasa boleh pidato sampai berbusa-busa soal Renegosiasi Kontrak Tambang. Tapi faktanya, selama Hatta Rajasa menjabat Menko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Renegosiasi, tak ada 50% Kontrak (KK dan PKP2B) Minerba yang bisa diajak Renegosiasi, serta tunduk pada UU Minerba No.4/2009 dan Pasal 33 UUD 1945,” ungkapnya kepada obsessionnews.
Sampai Hatta Rajasa berhenti sebagai Menko Perekonomian dan Ketua Tim, lanjut Erwin, hanya 25 Kontrak Tambang dari 111 KK/PKP2B yang sanggup diajak Renegosiasi Kontrak. Menurutnya, 25 perusahaan itu pun rata-rata perusahaan kecil dan menengah. “Ada pun korporasi Multinasional kakap seperti Freeport, Newmont, Vale, KPC tak sanggup direnegosiasi serta dilakukan penegakan hukum!” bebernya.
Oleh karena itu, Erwin menilai, Hatta dan Tim tak bisa berbuat banyak di hadapan Korporasi Tambang ini! “Bagaimana dengan Presiden SBY? Hemat saya, sama saja. Inilah salah satu fakta kebocoran/kehilangan potensi pendapatan negara (pajak, royalti dan lain-lain) dari sektor Minerba itu. KPK wajib usut,” paparnya. (Ars)
