Minggu, 28 November 21

Hasto Tolak Wacana Revisi UU Pilkada

Hasto Tolak Wacana Revisi UU Pilkada

Jakarta, Obsessionnews – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP menyatakan sikapnya untuk tidak setuju dengan wacana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Menurutnya, perubahan undang-undang tersebut dikhawatirkan akan mengganggu proses persiapan pilkada serentak 2015 nanti.‬

‪”Kami menyampaikan sikap, demi menjaga keadilan pemilu dan kesetaraan peserta pemilu, perubahan aturan perundangan sebaiknya tidak dilakukan saat pilkada sudah berjalan prosesnya,” ujar Hasto di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2015).‬

‪Hasto mengatakan, dalam suatu konvensi internasional mengenai pemilu, ditetapkan bahwa waktu persiapan pemilu dilakukan paling lambat sejak enam bulan sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah.

“PDIP mengimbau agar DPR bersama pemerintah dan KPU untuk menciptakan aturan main tanpa merubah undang-undang,” katanya

‪Menurut dia, revisi undang-undang sebaiknya tidak perlu dilakukan, demi menjaga situasi politik tetap kondusif. “Perubahan undang-undang dalam waktu dekat akan menciptakan ketidakpastian dalam menjaga stabilitas nasional,” ungkapnya.  ‬

‪Hasto juga menyampaikan, sebaiknya DPR tidak lagi meminta keterangan pemerintah melalui Presiden terkait persetujuan revisi undang-undang. DPR dinilai cukup mendengar keterangan melalui Menteri Dalam Negeri, terkait wacana revisi.‬

‪Pilkada ini, kata Hasto, merupakan momentum rakyat untuk menggunakan haknya. Menurutnya, lebih baik gunakan aturan yang ada, gunakan kualitas yang ada agar pemilu dapat dilaksanakan.

“Yang penting kualitas di lapangan, daripada perubahan undang-undang yang dipicu permasalahan internal partai,” tuturnya.‬

‪Draf peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah disepakati tidak mengakomodasi seluruh isi rekomendasi DPR mengenai keikutsertaan partai yang bersengketa dalam pilkada serentak.

DPR kemudian merencanakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.