Jakarta, Obsessionnews.com – Siapa menabur angin akan menuai badai. Peribahasa yang populer ini bermakna seseorang yang melakukan perbuatan, maka dia juga yang akan terkena akibatnya.
Peribahasa ini tampaknya pas menggambarkan kasus Basuki Tjahaja Purnama. Gubernur nonaktif DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok ini panen kecaman dari umat Islam karena ucapannya yang diduga menista agama. Akibat omongannya tersebut Ahok kini menjadi terdakwa dugaan penistaan agama. Calon gubernur DKI pada Pilkada 2017 yang diusung PDI-P, Nasdem, Hanura, dan Golkar ini telah menjalani tujuh kali sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Dalam kapasitasnya sebagai Gubernur DKI dan calon gubernur DKI Ahok berkampanye terselubung dalam sebuah acara di Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016). Ketika itu Ahok antara lain mengatakan, “… Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..”
Ucapan Ahok tersebut membuat umat Islam tersinggung dan melaporkan dirinya ke polisi. Selain itu umat Islam yang dikoordinir oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) berunjuk rasa yang dikemas dengan nama Aksi Bela Islam pada Jumat (14/10/2016), Aksi Bela Islam 2 pada Jumat (4/11/2016), dan Aksi Super Damai Bela Islam 3 pada Jumat (2/12/2016). Para demonstran menuntut aparat penegak hukum menangkap dan memenjarakan Ahok.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menetapkan mantan Bupati Belitung Timur itu sebagai tersangka dugaan penistaan agama pada Rabu (16/11/2016). Statusnya kemudian berubah menjadi terdakwa ketika Ahok menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menempati eks gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2016).
Demo anti Ahok terus bermunculan di berbagai daerah. Ahok dinilai sebagai sumber kegaduhan di Indonesia. Di media sosial (medsos) para netizen kian gencar menyerang Ahok. Saat ini hastag #AhokSumberKegaduhan menjadi trending topic di Twitter. Berikut komentar para netizen yang dikutip Obsessionnews.com dari Twitter, Jumat (27/1/2017):
@mahendradatta: Terus terang saya percaya #AhokSumberKegaduhan.
@faridah_hasna12: Brutal upsssss upsssss #AhokSumberKegaduhan.
@WanitaRevolusi: Gerak cepat. #UmatMenjagaNKRI #AhokSumberKegaduhan.
@AnnitaRahmad: #AhokSumberKegaduhan justru mnyebabkan trcapainya puncak Revolusi Mental. Jadi tahu ,mana yg INDONESIA BANGET & mana yg Indonesia Palsu.
@PutriKikan1: @bambangelf @ranabaja lagian siapa juga yg mau pilih pemimpin arogan? #AhokSumberKegaduhan.
@FirmanS_107: Umat islam udah siap,di bawah komando Ulama, untuk perangi PKI.. #AhokSumberKegaduhan #UmatMenjagaNKRI.
@jonru: Sebaik-baik umat muslim adalah yang mau menjadikan Al Qur’an sebagai pedoman, jd haram pilih pemimpin kafir #AhokSumberKegaduhan.
@muslimcybernet: Gara Gara #AhokSumberKegaduhan Negara Hilang Wibawa.
@muslimcybernet: Pada Nyadar Gak Sih ? Kalau Indonesia #GaduhKarenaAhok , Mari Kita Kawal Terus Sidangnya Sampai #AhokSumberKegaduhan Masuk Penjara.
@Adot1998: #AhokSumberKegaduhan kembalikan ketentraman warga ibu kota usir Ahok jakarta tak butuh gub zalim pembela pengembang.
@asep_maoshul: Rakyat sadar #AhokSumberKegaduhan makanya bnyk penolakan tp suara mereka dibungkam & setiap penentang slalu dikriminalisasi #AhokHarusDibui.
@PetuahAgama: #AhokSumberKegaduhan bukan FPI, Ahok telah membebani presiden Jokowi.
@Islamnesian: Siapa yg menjadi penyebab kekhawatiran rusaknya persatuan & kesatuan Indonesia,terpecah belahnya keindonesiaan kita? #AhokSumberKegaduhan.
@PepatahRosul: Orang macam begini mau dibela mati-matian dan jadi gubernur? #AhokSumberKegaduhan.
Ahok Tak Layak Dipertahankan Sebagai Gubernur
Peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap menilai Ahok telah gagal dan tak layak untuk terus sebagai Gubernur DKI.
“Jika Ahok masih dipertahankan, maka kondisi sosial ekonomi rakyat dan pemerintahan DKI akan terus merosot dari hari ke hari. Ahok sudah menjadi penyebab masalah keamanan dan ketertiban masyarakat DKI,” kata Muchtar dalam keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com, Sabtu (24/12/2016).
Oleh karena itu, lanjut alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UGM,Yogyakarta, tahun 1982, ini jika Ahok tetap jadi gubernur ia tetap mengalami kegagalan. Muchtar menilai tidak mampu memecahkan masalah pengangguran, kemiskinan, banjir, kemacetan, kawasan kumuh, dan urusan pemerintahan lainnya.
Penulis buku Kami Melawan Ahok Tak Layak Jadi Gubernur ini mengungkapkan, suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan pendapatan riil. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi . Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
“Bagi DKI, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan atau kegagalan seorang gubernur dalam melaksanakan pembangunan ekonomi,” tandasnya.
Saat Jokowi dan Ahok kampanye Pilkada DKI 2012 berjanji menargetkan pertumbuhan ekonomi DKI mencapai 7%. Janji target 7% pertumbuhan ekonomi ini sungguh digembar-gemborkan kepada calon pemilih. Angka 7% ini tidak tinggi, masih satu digit.
Ahok yang menjadi Gubernur DKI pada 19 November 2014, menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden, ternyata gagal melaksanakan program pertumbuhan ekonomi dengan target 7%. Data, fakta dan angka berbicara, pertumbuhan ekonomi terus merosot, hanya mampu mencapai jauh di bawah 6 %! Jika dibandingkan era gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, pencapaian Ahok masih di bawah Foke.
Menurut Muchtar, era Foke pertumbuhan ekonomi relatif tinggi. Yakni 6,44 % (2007), 6,22 % (2008), 5,1 (2009), 6,50% (2010), 6,77 % (2011), dan 6,53 % (2012). Rata-rata capaian pertumbuhan ekonomi era Foke di atas 6 %. Sedangkan Ahok hanya mampu capai di bawah 6 %. Yakni 6,11 % (2013), 5,9 % (2014), 5,88 % (2015), dan 5,62 % , dan 2016 masih di awah 6 %. Hanya pada 2013, Ahok bisa mencapai di atas 6 %. Itupun sisa hasil kerja Foke pada 2012.
“Intinya, pertumbuhan ekonomi era Ahok terus merosot. Dapat dinilai, Ahok mengalami kegagalan mengurus pertumbuhan ekonomi DKI baik dibandingkan janji kampanye, target akan dicapai di dalam Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2013-2017, dan juga perbandingan dengan Foke,” ujar Muchtar.
Khusus target capaian pertumbuhan di dalam Perda No. 2 Tahun 2012, Yakni 6,90 % (2013), 7,00 % (2014), 7,10% (2015), 7,20 % (2016), dan 7,30 % (2017). Sebelumnya, tahun 2012 era Foke pertumbuhan ekonomi mencapai 6,53 %.
“Kesimpulannya, Ahok tak mampu mengatasi terus merosotnya pertumbuhan ekonomi. Data, fakta dan angka capaian pertumbuhan ekonomi ini membuktikan Ahok gagal melaksanakan visi, misi dan programnya,” pungkas Muchtar. (arh)
