Jakarta, Obsessionnews – Masyarakat menunggu janji Presiden Jokowi yang akan melakukan reshuffle atau mengganti menteri-menterinya. Hasil berbagai survei yang dilakukan lembaga survei mendesak Jokowi harus secepatnya melakukan pergantian pembantu-pembantunya yang kinerjanya lemah. (Baca: Survei: Mayoritas Publik Inginkan Reshuffle)
Hasil Survei terbaru dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang paling layak diganti. Anak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputeri ini dinilai tidak membuat terobosan dalam kerjanya. Survei dilakukan pada 26 Mei hingga 3 Juni 2015. (Baca: Puan Maharani Diusulkan Dikeluarkan dari Kabinet)
“Di bidang pembangunan manusia, 59,6 responden menginginkan Puan di-reshuffle. Puan tidak disukai karena tidak ada terobosan dan kebijakan selama dia jadi Menteri, padahal dia Menko,” kata juru bicara KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (21/6/2015).
Meski sejumlah lembaga survei menyebutkan Puan layak diganti, banyak kalangan menilai Jokowi tak akan berani mencopotnya. Pasalnya, Jokowi takut pada Megawati. Puan diistimewakan di Kabinet Kerja. Buktinya, dia satu-satunya menteri yang masih menduduki jabatan di parpol. Puan menempati salah satu Ketua non aktif DPP PDI-P periode 2015-2015, sementara menteri-menteri lainnya telah melepas jabatannya di parpol.
Dalam survei KedaiKOPI itu, sebanyak 50,8 persen responden menganggap Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil juga layak diganti. Sebagai menteri koordinator, Sofyan dianggap bertanggung jawab atas melemahnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Sebanyak 42,8 persen responden juga menyatakan perlunya penggantian posisi Menteri Perdagangan Rahmat Gobel.
“Mungkin ini karena efek dari impor beras kemarin,” kata Hendri.
Adapun di bidang politik, hukum, dan keamanan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly paling disorot sebagai menteri yang layak diganti. Sebanyak 52,4 persen responden menyatakan hal itu. Politisi PDI-P itu dianggap bertanggung jawab atas kisruh partai politik yang berkepanjangan.
Selain Yasonna, sebanyak 47,6 persen responden mengharapkan penggantian Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno. Hendri mengatakan, selain dianggap bertanggung jawab dengan kondisi politik yang tidak stabil, Tedjo juga banyak dikritik karena berbagai pernyataannya, seperti yang menyebut rakyat tidak jelas beberapa waktu lalu.
Salah satu pernyataan Tedjo adalah terkait demonstrasi massa yang mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tedjo menyebut para demonstran itu sebagai rakyat tidak jelas. Hal ini memicu kemarahan berbagai elemen masyarakat. Pernyataannya itu berdampak pada menurunnya popularitas Jokowi.
Hendri menjelaskan, survei ini diikuti oleh 250 responden pekerja profesional yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said. Pemilihan sampel dilakukan metode purposive sampling. Responden dipilih berdasarkan karakteristik tertentu, di antaranya berpenghasilan di atas Rp 5 juta, mempunyai mobil, memilih latar belakang pekerjaan di salah satu unit seperti perbankan, akuntan, memiliki jabatan sekurang-kurangnya asisten manajer. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI-P tak menutup mata terhadap hasil survei sejumlah lembaga survei yang menilai kinerja Kabinet Kerja. (Baca: Sekjen PDI-P: Tim Ekonomi Perlu Dirombak)
“Berbagai survei itu menyatakan yang paling lemah adalah tim ekonomi. Karena itu, berbagai survei mendesak tim ekonomi dirombak,” kata Hasto ketika dihubungi obsessionnews.com, Minggu (10/5/2015) sore.
Menurut Hasto, Jokowi pernah berjanji mengevaluasi para menteri setiap enam bulan sekali. Mengenai desakan berbagai kalangan agar Jokowi secepatnya melakukan reshuffle, Hasto mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden.
“PDI-P tidak berada dalam posisi mendesak Presiden melakukan reshuffle kabinet, karena reshuffle itu hak prerogratif Presiden. Jika nantinya akan dilakukan reshuffle, kami serahkan sepenuhnya kepada presiden,” kata mantan anggota DPR periode 2004-2009 ini. (Arif RH)
