Rabu, 12 Agustus 20

Harusnya Jokowi Tak Menunda, Tapi Batalkan Pengangkatan BG

Harusnya Jokowi Tak Menunda, Tapi Batalkan Pengangkatan BG

Jakarta – Ketua DPP Partai Gerindra FX Arief Poyuono menilai, tuduhan politisasi dan kriminalisasi sejumlah elit Partai dari KIH kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait status tersangka Budi Gunawan oleh KPK, sangatlah tidak beralasan dan cenderung ingin mendelegitimasi KPK sebagai satu satu penegak hukum dalam pemberantasan korupsi yang dipercaya oleh rakyat.

“Politisi Senayan (DPR) dan sejumlah pengamat bayaran mencoba untuk menempatkan hasil paripurna DPR yang menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah merupakan suara rakyat dan reprensentasi rakyat. Memang itu benar jika secara ketatanegaraan dan konstitusi. Tapi kenyataannya persetujuan DPR seratus persen bukan kehendak rakyat, jujur itu hanya kehendak pribadi dan partainya saja,” tegasnya melalui pesan BBM-nya kepada Obsession News, Sabtu (17/1/2015).

“Sebab kalau mau jujur dan waras serta tidak ada money politik yang mengalir ke mafia-mafia Senayan (DPR). Para anggota DPR pasti tidak akan melanjutkan tahapan fit and proper test Budi Gunawan ketika ditetapkannya KPK menjadi tersangka kasus rekening gendut,” bebernya.

Menurut Arief, fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) bukan hanya menilai dari sisi kompetensi seorang Budi Gunawan untuk menduduki jabatan Kapolri saja, tetapi dari sisi kepatutan yang mengandung arti luas dan berhubungan dengan moral dan etika bernegara, maka seorang calon pejabat negara tentu saja tidak patut dan layak dipilih jika berstatus tersangka tindak pidana korupsi gratifikasi.

“Apalagi yang menetapkan adalah sebuah lembaga penegak hukum yang lahir dari komitmen politik bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, dimana KPK dalam sistim tata negara tidak dikenal  dan merupakan lembaga ekstra ordinary,” tandas Ketua DPP Gerindra.

Bahkan, jelas dia, dari track record yang dimiliki KPK selama ini tidak sembarangan menetapkan seorang menjadi tersangka seperti dalam kasus BLBI belum ada satupun yang jadi tersangka. Karena itu, menurutnya, langkah yang diambil Presiden Jokowi sedikit belum  tepat untuk menunda pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri hingga selesai kasusnya. “Seharusnya Jokowi tidak perlu menunda tapi membatalkan pengangkatan Budi Gunawan,” tutur Arief. (Ars)

Related posts