Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai Kejaksaan Agung tidak serius dalam menyusun program kerja anggaran untuk tahun 2017. Menurutnya, program anggaran yang disampaikan Jaksa Agung masih jauh dari harapan.
Sebagai salah satu institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung dianggap punya peran penting yang sama persis kedudukannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pemberantasan korupsi.
“Mestinya ada kompetisi sehat kejaksaan dengan KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Saya tidak melihat itu di dalam rencana kerja pemerintah Kejaksaan Agung untuk 2017,” ujarnya di DPR, Senin (13/6/2016).
Politisi Demokrat menyebut, praktek korupsi banyak dilakukan dijajaran pemerintah daerah. Meski KPK diberi kewenangan khusus, namun tidak mungkin bisa menjangkau semua daerah, sehingga perlu peran lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Polri.
Untuk penguatan Sumber Daya Manusia di Kejaksaan Daerah, dan juga pemberantasan korupsi Kejagung bisa mengalokasikan dana Rp 1 miliar. “Kalau ada 500 Kabupaten/Kota dikali Rp1 miliar kan cuma Rp500 miliar, saya yakin bisa,” ujarnya.
Bila Kejagung punya acuan program kerja seperti itu, Benny yakin anggota Komisi III akan mendukung pagu indikatif Kejaksaan tahun 2017 sebesar Rp 4.636.775.337.000. Sebab, ia miris jaksa sekarang justru banyak diincar KPK karena korupsi.
“Kalau tadi totalnya Rp4,6 triliun, ya tambah Rp500 miliar lagi lah, jadi Rp5 triliun, bisa kalau Bapak/Ibu di Kejaksaan punya komitmen kolektif soal ini,” kata dia. (Albar)
