Jakarta, Obsessionnews.com – Pengamat ekonomi Faisal Basri mengungkapkan, rakyat kecil tidak bisa akses pangan dengan mudah, tidak seperti rakyat menengah ke atas yang mudah akses pangan. Selain itu juga keamanan pangan di Indonesia belum terjamin.
“Di Singapura, lahan sawah sedikit namun keamanan pangan terjamin. Seharusnya Indonesia yang memiliki lahan yang luas bisa terjamin dalam hal keamanan pangan,” kata Faisal Basri dalam Diskusi Publik “Evaluasi Pengelolaan Pangan Era Jokowi-JK” yang digelar Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Senayan, Senin (22/10/2018).
Faisal mengungkapkan, selama ini Menteri Pertanian (Mentan) hanya mengurusi data surplus saja, tidak memprioritaskan bagaimana pangan itu terdistribusi ke masyarakat dengan mudah dan aman.
Selain itu, lanjut dia, di Pemerintahan Jokowi-JK sangat memprihatinkan untuk kesejahteraan petani. “Sejak Jokowi-JK menjabat, harga beras terus naik. Namun kenaikan harga tersebut tidak dinikmati oleh petani, hanya dinikmati oleh para importir,” paparnya.
Sementara ekonom senior Rizal Ramli berpendapat, Mentan seharusnya akurat dalam menyampaikan hasil produksi, tidak perlu melebih-lebihkan data produksi. “Jangan sampai ada kontroversi mengenai data produksi pangan yang dapat menyebabkan kisruh saat impor beras,” tutur mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur.
Rizal menegaskan, sudah sepatutnya pemerintahan berpihak pada rakyat menengah ke bawah. “Keberpihakan kepada rakyat bawah bisa menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah memang berhasil menurunkan angka kemiskinan, namun lambat selama 4 tahun ini,” tandasnya.
Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Prof Ir Totok Agung DH MP PhD mengatakan, kompensasi yang diberikan pemerintah harus seimbang dengan yang dihasilkan oleh petani.
“Apabila petani mampu menghasilkan nilai produksi yang tinggi, maka kompensasi untuk petani juga harus tinggi. Ini bertujuan agar kesejahteraan petani diperhatikan,” ujar Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.
Prof Totok memaparkan, dari sekian banyak teknologi yang ada, masih banyak yang tidak sampai ke petani, juga banyak petani yang tidak mampu dalam cara penggunaan. Yang lebih memprihatinkan, di beberapa daerah seperti Brebes, Banyumas dan sekitarnya banyak petani yang melelang hasil produksinya di pinggir jalan menawarkan hasil panen bawang merah.
“Saya melihat di pinggir jalan sekitar Brebes, banyak yang menjual bawang merah di pingir jalan. Saat saya tanya, mereka kesulitan untuk menjual bawang keluar dikarenakan biaya produksi lebih besar daripada biaya pemeliharaan,” bebernya.
Sekjen DPN HKTI Sadar Subagyo berpendapat, Indonesia seharusnya bisa memaksimalkan pengelolaan pangan melalui Dewan Kelembagaan Pangan sesuai Perpres No. 83 Tahun 2006. Tujuan nya agar kesejahteraan petani bisa lebih ditingkatkan.
Sesuai data IRRI tahun 2016, tingkat kesejahteraan ditinjau dari rincian ongkos produksi per 1 kg Padi, Indonesia memiliki niai harga sewa tanah paling tinggi dibanding negara negara tetangga. “Jika melihat data, harga sewa tanah di Indonesia sangat tinggi dibanding Filipina, Vietnam, Thailand. Hasil keuntungan sudah banyak habis untuk sewa lahan. Bagaimana nasib petani yang tidak memiliki tanah?” tandas Sadar Subagyo.
Anggota Komisi IV DPR RI Endro Hermono menilai, saat ini pemerintah menjalankan tugasnya hanya untuk citra semata, terutama saat ekspor. Sebagai contoh dan ditelusuri, banyak tanaman jagung yang ditanam di perbatasan negara. Dari hasil panen langsung dikirim ke negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Selain pengiriman lebih murah daripada ke Jawa, juga dengan mudah dikatakan ekspor.
“Seharusnya pemerintah serius dalam menangani masalah pangan terutama dalam distrbusi pangan. biaya produksi ke Jawa perlu ditekan agar tidak mahal. Bukan hanya sekedar mengambil citra ekspor,” kritiknya.
Endro menambahkan, dalam menunjang pengelolaan pangan di Indonesia perlu adanya peningkatan daya pikir petani dengan cara melakukan sosialisasi kebijakan pertanian yang mampu mudah diserap oleh petani.
Wakil Ketua Umum PISPI Dr Tedy Dirhamsyah SP MAB yang juga Alumni Fakultas Pertanian Unsoed menerangkan, PISPI sering diundang sebagai mitra kerja oleh Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. (Red)
