Selasa, 9 Maret 21

Hakim Tegur Termohon (Jokowi) Tidak Ada Surat Kuasa

Hakim Tegur Termohon (Jokowi) Tidak Ada Surat Kuasa

Jakarta, Obsessionnews.com – Sidang gugatan pencopotan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa (2/4/2017). Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban termohon.

Kuasa hukum Parmusi, Sufrensi A Manan mengatakan, tergugat atau termohon adalah Presiden Joko Widodo yang dikuasakan oleh Sekretaris Negara (Setneg). Presiden dianggap tidak menjalankan amanat UU untuk memberhentikan Ahok yang sudah berstatus sebagai terdakwa.

“Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban termohon ‎dari Setneg,” ujar Sufrensi, di Pengadilan PTUN.

Ada tiga perwakilan dari Setneg yang datang memenuhi persidangan. Namun, pihak kuasa hukum Parmusi keberatan, lantaran kedatangan mereka tidak disertai dengan surat kuasa melainkan hanya menyertai surat perintah.

“Kami keberatan karena termohon hanya menunjukkan surat perintah bukan surat kuasa. Surat perintah ini tidak bisa dijadikan syarat legal dalam tata cara persidangan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam persidangan yang berlaku adalah surat kuasa, bukan surat perintah. Keduanya punya perbedaan. “Surat perintah ini mirip-mirip surat jalan atau surat tugas tidak punya konsekuensi hukum. Sementara surat kuasa itu punya kekuatan hukum karena apa yang menjadi keputusan termohon sudah dikuasakan,” jelasnya.

Hakim pun menyesalkan, sidang kali ini termohon tidak membawa surat kuasa. Padahal perkara ini harus bisa diputus dalam waktu 21 hari kerja, sehingga bisa menghambat proses persidangan. Ia memaklumi adanya kesibukan Presiden Joko Widodo. Namun, syarat legal ini harus tetap diperhatikan.

“Kami memaklumi kesibukan Presiden, tapi bukti surat dan bukti kuasa mohon tetap diperhatikan,‎” ujar hakim.

Pihak termohon mengatakan, alasan mereka hanya diberikan surat perintah, lantaran Presiden masih sibuk melakukan kunjungan kerja di luar negeri sehingga belum ditandatangani. Lantaran, belum ada surat, maka sidang ditutup, d‎an akan dilanjutkan pada Kamis, 4 April 2017. (Albar)


Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.