Kamis, 28 Januari 21

Hakim Korupsi Karena Hukuman Penjara Ringan

Hakim Korupsi Karena Hukuman Penjara Ringan

OTT PN Medan dan Vonis Hakim OTT PN Tangerang Ciderai Keadilan Publik

Rasa keadilan publik terciderai oleh dua peristiwa yang terjadi hari ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang hanya menjatuhkan vonis 5 tahun atas Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang Wahyu Widya Nurfitri yang di-OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK yang menuntut 8 tahun penjara.

Di saat yang bersamaan, KPK kembali melakukan OTT atas 4 orang hakim Pengadilan Negeri Medan (dan 2 panitera serta 3 pihak swasta).

Kami berpendapat, terulangnya hakim yang terkena OTT KPK juga akibat rendahnya vonis yang dijatuhkan kepada hakim yang terkena OTT sebelumnya.

Vonis 5 tahun yang dijatuhkan kepada Wahyu Widya itu terlalu rendah, hakim yang mengadili seharusnya jangan lihat dari jumlah suap yang diterimanya, tetapi ini perilakunya yang telah mencoreng peradilan kita.

Pengadilan menurut kami sektor yang paling vital dalam penegakan hukum, mengingat segala persoalan hukum bermuara ke pengadilan, di pengadilan juga banyak si miskin yang mencari keadilan.

Jadi, seharusnya hakim yang terkena OTT itu sudah sepatutnya dihukum berat.

Kami tentu sangat sedih dengan terjadinya OTT di Medan itu. Di tengah upaya Mahkamah Agung yang melakukan sejumlah reformasi seperti e-court yang baru-baru ini diluncurkan, tetapi okunum aparaturnya justeru mencoreng dunia peradilan.

Hakim yang kelak mengadili perkara OTT PN Medan sudah sepatutnya menjatuhkan vonis yang berat.

Tangerang, 28 Agustus 2018
Abdul Hamim Jauzie
Ketua Pengurus LBH Keadilan
Jl. Sumatera J-8 No. 12 Pondok Benda
Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.