Jakarta, Obsessionnews – Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens beranggapan, panitia hak angket DPRD DKI untuk menyelidiki masalah APBD DKI terkait anggaran ‘siluman’ malah bisa menjadi blunder dan bumerang bagi lembaga legislatif tersebut.
“DPRD sudah offside. Kalau ini dilanjutkan pasti akan kalah,” ungkap Boni Hargens dalam dialog di sebuah stasiun TV swasta nasional, Minggu (1/3/2015) pagi, bersama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik dan Aktivis ICW Firdaus Ilyas.
Menurut Boni, upaya legislatif menyelidiki penyakit alokasi anggaran sebesar Rp 12,1 triliun yang tidak disetujui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah suatu hal yang berlebihan. “Interpelasi itu cukup kalau memang yang dipersoalkan adalah soal komunikasi politik antar dua lembaga,” katanya.
Boni menjelaskan, kisruh APBD 2015 yang konon berujung penggulingan cowboy dari Belitung ini bukan hanya persoalan angka saja. Dan bukan juga persoalan komunikasi kedua lembaga. “Bukan masalah berapa yang dipotong Ahok, tapi ada harga diri sistem yang terganggu dan keuntungan-keuntungan yang tergerus,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD DKI Jakarta selama ini dinilai lembaga yang terkuat dalam sejarah Indonesia. Pasalnya, lembaga legislatif ini dianggap paling pintar dalam mengatur dalam segala hal, termasuk penganggaran.
“Persoalan korupsi di negara berkembang bukan secara kolektif. Tapi mereka membuat keberpihakan dengan merampok birokat dengan pola yang kelihatan legal,” imbuhnya.
Boni mencontohkan, korupsi politik di Asia Tenggara, termasuk di Asia Pasifik melibatkan beberapa stakeholder secara bersamaan. Seperti melibatkan partai politik, eksekutif, legistatif, birokrat, dan kelompok-kelompok perusahaan. “Kita awasi jangan sampai berbuntut panjang,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI, MS Taufik mengatakan dalam mengajukan hak angket atau investigasi terkait kebijakan APBD 2015 yang sampai sekarang belum juga menemui titik terang, kini telah didukung penuh 100 persen anggota legislatif. (GA Semeru)
