Rabu, 29 September 21

Hadapi Menhub, SPPI Siapkan Empat Pengacara

Hadapi Menhub, SPPI Siapkan Empat Pengacara
* JASA KEPELABUHANAN- Kapal Tandu milik PT Pelindo III Cabang Surabaya saat pemanduan KM Awu yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak. (obsessionnews.com/Ari Armadianto)

Surabaya, Obsessionnews – Ketua Umum Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI), Dhany R. Agustian mengatakan telah menyiapkan pengacara menghadapi Kementerian Perhubungan (Kemnehub) di Mahkamah Agung.

Langkah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap tujuh regulasi yang dianggap mengancam eksistensi Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

“Kami sudah menyiapkan empat lawyer,” tegas Dhany dihubungi Obsessionnews, Kamis (2/7/2015).

Menurut dia, ketujuh regulasi sektor kepelabuhan tahun ini, praktis bertolak belakang dengan keberadaan UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, khususnya pasal 344 ayat 1 , 2 dan 3 yang mempertahankan eksistensi badan usaha milik negara (BUMN).

“BUMN sudah membayar deviden ke pemeritah. Kini, diwajibkan membayar konsesi dan kompensasi. Ini jelas sudah keluar nalar tentang jasa kepelabuhanan,” katanya.

Adapun ketujuh regulasi sektor kepelabuhanan tahun 2015 tersebut, yakni PM No 60 Tahun 2014 Jo PM 53 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar/muat dari dan ke kapal. Kedua, PM 11 No 11 Tahun 2015 tentang penerimaan negera bukan pajak (PNPB). Permen ini, Pelindo I-IV kehilangan potensi pendapatan hingga Rp1,7 triliun rupiah.

Ketiga, PM 23 Tahun 2015 tentang peningkatan fungsi penyelenggaraan pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan. Keempat, PM 51 Tahun 2015 tentang penyelenggara pelabuhan laut. Kelima, PM 15 Tahun 2015 tentang konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara pemerintah dan BUP (badan usaha pelabuhan). Keenam, PM 45 Tahun 2015 tentang persyaratan kepemilikan modal BUP dibindag transportasi. Dan terakhir, PM 57 Tahun 2015 tentang penundaan dan pemanduan.

Pada akhirnya, lanjut Dhany, serikat pekerja pelabuhan Indonesia (SPPI) mulai Pelindo I – IV tetap menolak tujuah aturan pemerintah tersebut karena dinilai menghambat kegiatan kepelabuhan yang berdampak pada proses bisnis perseroan. Mengingat, keberadaan Otoritas Pelabuhan kini lebih terlihat dominan pada kekuatan otoritas secara komersial, dibanding kekuatan kewenangan birokrasinya.

“Kami (Pelindo I-IV) sepakat tetap menyetor PNBP sebesar 1,75 persen,” tandasnya. (GA Semeru)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.