Senin, 30 Januari 23

Ribuan Guru Belum Terbit SKTP, Ini Sebabnya

Ribuan Guru Belum Terbit SKTP, Ini Sebabnya

Jakarta, Obsessionnews – Kabarnya, ribuan guru belum terbit Surat Tunjangan Profesi Guru (SKTP) khususnya guru SMK. Persoalan ini muncul saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hingga saat ini para guru mengaku kode sertifikasi mereka tidak muncul pada aplikasi Dapodik (Online). Tentunya kondisi ini meresahkan guru yang datanya belum masuk, apalagi tengang waktu pengumpulan data sampai 29 Mei 2016.

Saat Obsessionnews.com mengonfirmasi Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Ditjen GTK Kemdikbud, Tagor Alamsyah Harahap, ia mengatakan kalau masalah tersebut bukan pada sistemanya, namun banyak guru yang mengisi data tidak benar. Kondisi ini sebelumnya pernah dialami oleh guru SD dan SMP dan masalahnya sama, terjadi diawal tahun.

“Untuk SMK, saat ini baru masuk tahun pertama. Jadi sebenarnya bukan sistemnya yang salah tapi pengisian data dari sekolah masing-masing, pengisian maping mata pelajaran, misalanya mata pelajaran apa yang dipegang dan mengajar dikelas mana, itu belum benar sehingga terkendala. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena waktunya panjang 6 bulan,” katanya, Senin (9/5/2016).

Menurutnya, persoalan guru SMK saat ini sama halnya yang dialami oleh guru SD dan SMP sebelumnya. “SD dan SMP saat ini sudah tidak terkendala karena mereka Dapodik duluan, dan sekarang mereka tidak ada masalah tapi sebelumnya pernah seperti SMK saat ini. Ditahun-tahun awal pasti ada masalah, dimana sistemnya itu menyesuaikan,” katanya.

Kebijakan Kemdikbud bahwa bagi data guru yang belum valid sampai 29 Mei maka tunjangan profesi guru selama dua triwulan hangus. Namun kata Tagor itu adalah teknis saja untuk memotifasi guru segera mengisi data secepatnya. Sebab katanya penting ada pembatasan waktu, agar selama 1 bulan ada persiapan memferifikasi data di bulan Juni.

“Itu sungguhnya teknis saja, kita bisa undur, tapi tidak melewati satu semester, kalau lewat Juni kan lewat satu semester berikutnya. Sebab guru bersangkutan belum tentu mengajar dikelas yang sama di semester berikutnya. Itu hanya batasan saja, dan kita batasi bulan Juni untuk persiapan-persiapan pembetulan data,” tuturnya.

Ia mengingatkan, penting ada pembatasan waktu sebagai strategi untuk mengantisipasi persoalan. “Kalau tidak ada pembatasan waktu, kadang guru juga mengulur waktu, berpikir masih lama sehingga data yang salah tidak segera diperbaiki, karena merasa masi lama. Harus dipahami juga, tenggang waktu lima bulan dari januari sampai 29 Mei cukup lama. Masa urusan mengirim data selama lima bulan tidak selesai,” herannya.

Tagor menyarankan agar guru segera proaktif memeriksa kembali datanya di internet, sebab mekanisme koreksi data berlaku setiap saat lewat online. “Mau kirim hasil koreksinya dua, tiga kali sehari boleh, yang penting jangan sampai setelah kirim merasa benar. Dan mestinya para guru mempastikan terlebih dahulu data yang dikirim benar atau salah,” serunya.

Terkait teknis mempastikan data pengiriman benar atau salah dapat dilihat langsung di Internet. “Teknisnya itu ada diterapkan, dan bisa diakses seluruh guru. Kadang-kadang mereka merasa sudah mengirim dan tidak melakukan koreksi, mestinya mereka melakukan koreksi, kalau muncul tombol warna merah berarti datanya tidak terkirim. Nah koreksi itulah kadang-kadang tidak dilakukan,” duganya.

Namun Tagor tetap menegaskan, bagi guru yang tidak memenuhi sesuai dengan tenggang waktu, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan. Ia berharap agar guru aktif melihat internet. “Kalau sistem yang salah se-Indonesia tertolak dong, buktinya ada yang terbit, berarti data yang dikirim salah. Tapi tidak apa-apa, bukan mencari siapa yang salah dan benar, tapi kalau diberitahu salah harus diperbaiki. Guru harus mau belajar. ” tegasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.