Jumat, 24 Januari 20

Guna Tingkatkan Penyerapan, LPDB Beri Kemudahan Akses Dana Bergulir

Guna Tingkatkan Penyerapan, LPDB Beri Kemudahan Akses Dana Bergulir
* Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo saat membuka Rapat Koordinasi Pengalihan dan Rekonsiliasi Rekening Dana Bergulir periode 2000-2007 di Yogyakarta.

Yogyakarta, Obsessionnews.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus mengoptimalkan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir bagi koperasi dan pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Rencana penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM Tahun 2018 mencapai Rp 1,2 triliun, dengan rincian sebesar Rp 450 miliar pembiayaan berbasis syariah dan Rp 750 miliar secara konvensional.

“Dana yang LPDB siapkan banyak, karenanya diharapkan pelaku usaha dan koperasi dapat memanfaatkan dana bergulir ini dengan mengajukan permohonan pendanaannya. Kita banyak beri kemudahan sesuai dengan Permen Koperasi dan UKM,” ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo melalui siaran pers di Yogyakarta, Selasa (31/7/2018).

LPDB-KUMKM akan memprioritaskan koperasi yang dapat menyelesaikan pelunasan dana bergulir periode 2000-2007 untuk kembali memperoleh pembiayaan pada tahun ini. Hal ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada koperasi yang sudah berupaya mengembalikan dana pinjaman.

Koperasi dianggap masih memerlukan pendanaan dari LPDB-KUMKM karena bunga yang lebih rendah dibanding bunga perbankan. Untuk itu, pihaknya akan memberikan kemudahan-kemudahan agar penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir semakin lebih baik.

“Para pelaku usaha kita dan koperasi kalau kita tawarkan pasti mau diberi pinjaman kalau bunganya rendah,” ujarnya.

Di sisi lain, Braman menambahkan, ketatnya penyaluran dana LPDB-KUMKM juga dibarengi dengan fasilitasi oleh pihak dinas, satgas, maupun kementerian yang akan memberikan pendampingan bagi koperasi dalam penyusunan proposal pengajuan dana bergulir.

Dari pengalaman banyak proposal yang sudah sampai di Jakarta, tapi akhirnya ditolak karena banyak persyaratan yang tidak dipenuhi. Misalnya, belum memiliki badan hukum, koperasinya merugi dan sebagainya. 

“Jadi, dengan adanya sinergi LPDB dengan dinas, maka koperasi dan pelaku usaha bisa dibantu memenuhi syarat. Sekarang tidak perlu lagi berbondong-bondong ke Jakarta,” katanya.

Braman juga mengatakan, pihaknya berharap setiap dinas koperasi provinsi dapat mendorong pengajuan 10 proposal dari koperasi-koperasi yang ada di wilayahnya. 

“Jadi kalau ada 34 provinsi, ada sebanyak 340 proposal pengajuan yang masuk, tapi sayang sampai saat ini baru sekitar 10 dinas yang melakukannya,” tambah Braman. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.