Selasa, 14 Juli 20

Gubernur Riau Dikasih Uang Suap Rp2 Miliar

Gubernur Riau Dikasih Uang Suap Rp2 Miliar

Jakarta – Dalam surat dakwaan yang dibacakan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut ‎Kutua Asosiasi Petani Kelapa Sawit di Riau, Gulat Medali Emas Manurung, telah menyuap Gubernur Riau Annas Mammun sebesar Rp 2 miliar. Untuk tersebut diberikan agar Annas merevisi kawasan hutan menjadi bukan hutan.

‎Sebagai pengusaha kelapa sawit, Gulat disebut telah mengajukan beberapa wilayah di Kabupaten Kuatan Singgi seluas 1.188 hektar dan di Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 untuk direvisi menjadi kawasan yang bukan merupakan hutan lindung. Padahal berdasarkan aturan kawasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai lahan bisnis.

“Terdakwa (Gulat) diminta memberikan gambar peta lokasi areal yang akan direvisi dan meminta orang lain melakukan pemetaan dan pengukuran,” ujar Jaksa, Senin (14/12/2014).

Lantaran sudah diberi uang suap sebesar Rp2 miliar, Annas kemudian menerbitkan surat revisi usulan perubahan kawasan lahan hutan menjadi bukan hutan. Ia mengajukan surat tersebut kepada Menteri Kehutanan. Zulkifli Hasan yang pada saat itu menjabat sebagai Menhut akhirnya mengesankan surat revisi tersebut.

‎Setidaknya ada dua usulan revisi yang diajukan oleh Annas, yang pertama, bahwa kebun untuk masyarakat miskin yang tersebar di beberapa kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.700 hektar. Kedua, Annas meminta lokasi kebun untuk masyarakat miskin di Kabupaten Siak ditambahkan seluas 2.045 hektar.  Serta ditambah apa yang menjadi usulan Gulat.

Menurut Jaksa, sebenarnya Annas meminta kepada Gulat sebesar Rp 2.9 miliar. Namun, Gilat hanya menyanggupi Rp 2 miliar. Uang tersebut diberikan Gulat melalui ajudanya untuk selanjutnya diberikan kepada Annas di Perumahan Citra Gran, Cibubur, Jakarta Timur. Bersamaan dengan itu, KPK akhirnya melakukan operasi tangkap tangan.

Gulat dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Abn)

 

Related posts