Padang, Obsessionnews.com – Belum genap sebulan permainan game berbasis aplikasi android application package (apk) bernama Pokemon Go dirilis, muncul pro kontra. Untuk menghindari penurunan kinerja karena keasyikan main game pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan.
Kebijakan berupa larangan yang dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi itu tentang larangan bermain game virtual berbasis Global Psitioning System (GPS) di lingkungan instansi pemerintah.
Menanggapi larangan tersebut Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mendukung kebijakan tersebut diterapkan.
“Gubernur sebagai perwakilan pemerintah di daerah, setiap regulasi yang dikeluarkan Presiden dan Menteri kita dukung. Pemprov Sumbar siap menjalankan aturan termasuk larangan main gema Virtual berbasis GPS,” katanya saat dihubungi obsessionnews.com, Kamis (21/7).
Gubernur menjelaskan, begitu aturan dimaksud dikeluarkan, pihaknya segera mensosialisasikan kepada pegawai dilingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Ia khawatir permainan itu akan dapat mengendurkan semangat kerja pegawai sehingga akhirnya produkstifitas dan target dalam bekerja tidak tercapai.
Sementara itu, larangan main game berbasis GPS sebagaimana yang ditujukan Menpan RB kepada para menteri kabinet kerja, Panglima TNI, Kepala Polri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para pimpinan kasekretariatan Lembaga negara, para pimpunan kesekretariatan lembaga non struktural dan para gubernur se Indonesia serta bupati/walikota se Indonesia, sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah. Menjaga produktivitas dan disiplin aparatur sipil negara (ASN).
“Bersama ini kami sampaikan kepada para pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang ASN bermain game virtual GPS di lingkungan isntansi pemerintah,” ujarnya.
Yuddy Chrisnandi meminta pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilingkungan masing-masing untuk melakukan pemantauan pasca kebijakan itu dikeluarkan. (Musthafa Ritonga/@alisakinah73)
Surat Menpan:
