Selasa, 26 Oktober 21

Gubernur dan Wagub DKI didesak Audit Keuangan PT Food Station Tjipinang Jaya

Gubernur dan Wagub DKI didesak Audit Keuangan PT Food Station Tjipinang Jaya
* Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (foto: kompas)

Jakarta, Obsessionnews.comGubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno didesak untuk segera mengaudit PT Food Station Tjipinang Jaya, BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang juga pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta.

Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Achmad Sulhy menyampaikan, audit terhadap PT Food Station tersebut merupakan audit menyeluruh, antara lain keuangan, manajemen, maupun pengelolaan peruntukan dana Penambahan Modal Daerah (PMD).

“Audit ini harus dilakukan secara independent dan tidak terkait kepentingan internal perusahaan. Dengan begitu, hasilnya lebih transparan dan akuntabel untuk menerapkan good corporate governance (GCG),” ujarnya di Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Menurut Sulhy, penggunaan dana PMD 2015 sebesar Rp 47.5 miliar dengan peruntukan bangun gudang baru, pembelian mesin rice to rice dan belanja beras perlu mendapat perhatian serius dari Pemprov. DKI Jakarta.

“Melalui audit kita bisa melihat apakah peruntukannya sudah sesuai dengan pengajuan dari PMD tersebut,” katanya.

PMD 2016, lanjut Sulhy, sebesar Rp 300 miliar juga perlu diaudit penggunaannya. Karena peruntukan PMD ini sebagian besar dananya dialokasikan untuk belanja beras sebagai stok atau persediaan beras. Sebagian kecil dananya untuk pengurusan sertifikat tanah.

“Perlu diaudit penggunaan dana PMD apakah sudah sesuai dengan peruntukan. Apakah stok di gudang sebanding dengan dana yang dipakai,” tegasnya.

Sulhy juga menyoroti dana PMD yang belum dipergunakan oleh perusahaan dan diduga  depositokan dulu ke bank. “Patut dipertanyakan, bagaimana status bunga yang diperoleh dari bank tersebut dan ke mana larinya dana dari bunga deposito PMD tersebut,” ujar Sulhy.

Ia menambahkan, audit secara independen tersebut penting untuk segera dilakukan Anies-Sandi, mengingat rencana Anies-Sandi untuk mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini belum pernah diraih Pemprov DKI Jakarta dan penyelamatan uang rakyat tentunya.

Apalagi, kata dia, dana PMD yang besar ini, tak sebanding dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang disetorkan PT Food Station ke Pemprov. DKI Jakarta. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.