Sabtu, 26 September 20

Gubernur Baru Harus Jamin Keamanan dan Ketertiban dengan Partisipasi Rakyat

Gubernur Baru Harus Jamin  Keamanan dan Ketertiban dengan Partisipasi Rakyat

Oleh: Muchtar Effendi Harahap, Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS), dan alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM),  Yogyakarta, tahun 1986

 

Medio Desember 2016 LSI membeberkan hasil survei,  60,3 % rakyat DKI menginginkan gubernur baru. April 2017 ini tentu rakyat DKI dimaksud telah bertambah. Pertanyaan berikut adalah: apa yang harus dilakukan Gubernur baru untuk menciptakan keamanan dan ketertiban rakyat DKI ? Padahal selama ini Jakarta adakah kota paling tidak aman di dunia. Gubernur Ahok tidak mampu dan gagal mengurus keamanan dan ketertiban rakyat DKI.

Kondisi keamanan dan  ketertiban rakyat, merupakan salah satu faktor mendukung peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI. Tanpa terjamin keamanan dan ketertiban tentu investasi lama bisa minggat, investasi baru berpikir berat untuk masuk ke DKI. Juga DKI harus terjamin aman mengingat status sebagai ibu kota.  Citra positif Indonesia sangat bergantung pada tingkat keamanan dan ketertiban DKI.

Apakah Pemprov DKI selama ini mampu menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban DKI? Jawaban atas pertanyaan  dapat diambil dari uraian di bawah ini.

Pemprov DKI  2013-2017 tidak mampu menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban DKI   sesuai dengan persyaratan bagi pertumbuhan dan  investasi.

DKI  di bawah kepemimpinan Ahok merupakan kota paling tak aman sedunia. Pada awal 2015  CNN Indonesia menyajikan hasil survei  Economist Intelligence Unit menempatkan Jakarta sebagai kota paling tak aman sedunia. Survei 50 kita di dunia memasukkan 40 indikator kuantitatif dan kualitatif,  terbagi dalam empat kategori tematik yakni (1) keamanan digital; (2) jaminan kesehatan; (3) infrastruktur; dan.  (4) personal.

Setiap kategori terbagi lagi ke dalam tiga hingga delapan subindikator, seperti langkah kebijakan dan frekuensi kecelakaan lalu lintas.

Gubernur baru harus mampu menurunkan prestasi kota paling tak aman se dunia.

Di lain pihak,  pada akhir 2014, Thomson Reuters Fondation, sebuah lembaga survei  meneliti keamanan perempuan dalam angkutan umum. Dari 16 kota terbesar di dunia, Jakarta berada di peringkat kelima soal  ketidakamanan perempuan saat menaiki angkutan umum. Empat peringkat awal adalah Bogota ibukota Kolombia, Mexico City ibukota Meksiko, Lima ibukota Peru, dan Delhi ibukota India. Rata-rata wanita  disurvei mengatakan mereka pernah diraba-raba atau dilecehkan secara lisan saat naik transportasi umum. Juga,  kebanyakan  merasa tidak aman bepergian sendirian di malam hari di Jakarta.

Gubernur baru harus mampu menurunkan peringkat negatif keamanan perempuan ini minimal ke nomor di bawah 10 dari 16 kota besar dalam 5 tahun ke depan.

Ahok tak mampu dan gagal mengurus  keamanan dan ketertiban masyarakat DKI. Untuk Gubernur baru harus mampu menjamin  keamanan dan ketertiban dengan  melibatkan  partisipasi masyarakat sebagai kunci menciptakan keamanan dan ketertiban.  Tak boleh hanya bergantung pada kepolisian. Jakarta harus menjadi kota aman dan ramah.

Salah satu program yang layak dilaksanakan gubernur baru adalah audit berkala keamanan dan ketertiban masyarakat  dengan melibatkan petugas keamanan lingkungan maupun aparat keamanan. Ahok tak pernah melaksanakan program audit ini. (***)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.