Kamis, 24 September 20

Gubernur Baru DKI Jangan Teruskan Kegagalan Urus Investasi Daerah

Gubernur  Baru DKI Jangan Teruskan Kegagalan Urus Investasi Daerah

Oleh: Muchtar Effendi Harahap, Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS), dan alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986

 

Judul tulisan ini adalah Gubernur Baru DKI Jangan Teruskan Kegagalan Urus Investasi Daerah. Maknanya adalah Gubernur DKI 2013-2017 tak mampu dan gagal meraih target capaian tiap tahun bidang investasi daerah. Gubernur baru DKI harus mampu dan berhasil melakukan percepatan bidang investasi daerah. Selama ini investasi daerah mandeg, jika tak boleh disebut merosot.

Investasi daerah bermakna investasi dilakukan Pemprov DKI.
Tujuan Investasi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan atau manfaat lain. Yakni:

1. Keuntungan berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan mendapatkan Investasi Pemprov DKI.
2. Meningkatnya jasa dan keuntungan bagi hasil investasi.
3. Meningkatnya pemasukan pajak bagi negara/daerah.
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang dapat mengurangi jumlah rakyat DKI menganggur.

PMDN singkatan Penanaman Modal Dalam Negeri. PMA singkatan Penanaman Modal Asing. Target capaian setiap tahun nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2012 sebagai berikut:

Pada 2013 target capaian investasi PMDN sebesar Rp.10,59 triliun, sedangkan PMA sebesar Rp. 48,48 triliun (2013).

Pada 2014 PMDN sebesar Rp. 11,38 triliun; PMA sebesar Rp. 52,09 triliun.

Pada 2015 PMDN sebesar Rp. 12,15 triliun; PMA sebesar Rp. 55,62 triliun.

Pada 2016 PMDN sebesar Rp. 13,02 triliun; PMA sebesar Rp. 59,57 triliun.

Pada 2017 PMDN sebesar Rp.13,97 triliun; PMA sebesar Rp. 63,94 triliun.

Untuk urusan investor dan proyek, tercatat bahwa target capaian jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) sebagai berikut:

Pada 2013 PMDN 89 proyek dan PMA 1.148 proyek.

Pada 2914 PMDN 91 proyek dan PMA 1.215 proyek.

Pada 2025 PMDN 96 proyek dan PMA 1.350 proyek.

Pada 2016 PMDN 98 proyek dan PMA 1.425 proyek . Pada 3017, PMDN 100 proyek dan PMA 1.500 proyek.

Hasilnya? Dari ukuran realisasi target kecapaian investasi masing-masing sebagai berikut:

1. Pada 2013 realisasi investasi PMA di Provinsi DKI Jakarta sebesar US$ 2.590 juta atau sekitar Rp. 31,09 triliun, kurs Rp. 12.000. Sedangkan realisasi investasi PMDN di Provinsi DKI Jakarta pada 2013 sebesar Rp. 5,75 triliun. Realisasi investasi di Provinsi DKI Jakarta 2013 tidak mencapai target ditetapkan. Realisasi PMA dan PMDN tahun 2013 sebesar Rp. 36,84 triliun dengan target ditetapkan sebesar Rp. 59,07 triliun. Target tercapai 62 %.

Data ini menunjukkan kinerja Pemprov DKI tahun 2013 di bawah kepemimpinan Gubernur Jokowi ini lebih buruk karena lebih 20% selisih dari target capaian 100%.

2. Pada 2014 realisasi PMA di Provinsi DKI sebesar Rp. 37,65 triliun. Realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 10,54 trilun. Target tercapai 28%. Data ini menunjukkan kinerja Pemprov DKI tahun 2014 di bawah kekuasaan Gubernur Ahok ini merosot drastis, tergolong sangat-sangat buruk karena hanya mampu mencapai jauh di bawah 50%.

3. Pada tahun 2015, realisasi investasi PMA di Provinsi DKI Jakarta sebasar Rp. 45,24 triliun. Sedangkan realisasi investasi PMDN 2015 sebesar Rp. 15,51 triliun. Target tercapai hanya 34%.
Data ini menunjukkan, kinerja Pemprov DKI tahun 2015 yang dipimpin Ahok ini sungguh semakin buruk karena hanya mampu mencapai di bawah 50%.

Pemprov DKI yang dipimpin Ahok tak mampu dan gagal memenuhi target capaian urusan investasi daerah. Untuk 2016, tentu tidak jauh dari kegagalan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, ada tahun tergolong sangat buruk karena mampunya mencapai hanya di bawah 50%.

Ahok sungguh tidak bekerja nyata untuk peningkatan investasi daerah. Para pendukung buta Ahok perlu memahami kinerja buruk Ahok ini dengan data, fakta dan angka. Jangan cuma bisa kasih pencitraan fiksi seperti isu kali bersih yang suka dijadikan bukti Ahok berprestasi dan kerja nyata. Padahal kali di DKI ini urusan pemerintah (pusat), yakni Kementerian PUPR.

Gubernur baru DKI mendatang jangan meneruskan pengalaman kegagalan Ahok mengurus investasi daerah. Jadikan pengalaman kegagalan itu hanya sebagai pelajaran pahit!!! (***)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.