Jumat, 7 Agustus 20

Gubernur Baru DKI Harus Mampu Tambah RTH di Atas Kemampuan Fauzi Bowo

Gubernur Baru DKI Harus Mampu Tambah RTH di Atas Kemampuan Fauzi Bowo

Oleh: Muchtar Effendi Harahap, Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS), dan alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Ahok tak mampu dan gagal menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dibandingkan sebelumnya, Gubernur Fauzi Bowo, kondisi kinerja Ahok lebih buruk. Kualitas RTH merosot di era Ahok.

Karena itu, untuk ke depan gubernur baru DKI harus lebih unggul ketimbang Fauzi Bowo dalam mengurus penambahan RTH. Jangan gunakan pengalaman kerja Ahok sebagai standar kriteria atau dasar susun target capaian tiap tahun. Sebab kemampuan Ahok masih di bawah Fauzi Bowo untuk urusan bidang ini.

RTH adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. RTH ideal yakni 40% dari luas wilayah.

RTH ini berfungsi sebagai:
1. Sarana lingkungan dan perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian.
2. Meningkatkan kualitas atmosfer.
3. Menunjang kelestarian air dan tanah.

Bentuk RTH biasanya mencakup RTH konservasi/lindung dan RTH binaan.

Berdasarkan Perda No.2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2013-2017, peningkatan RTH publik dan privat. Urusan lingkungan hidup: menambah RTH publik antara lain melalui penyediaan dan pembelian lahan baru dan penggalangan peran swasta dalam penyediaan RTH publik.

Pada tahun 2012, jumlah RTH dikembangkan masyarakat 10 lokasi. Target capaian tiap tahun di bawah Pemprov DKI periode 2013-2017, yakni 20 lokasi masing-masing tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017. Pada akhir periode 2017, DKI sudah memiliki total 110 lokasi RTH.

Selanjutnya, terdapat program peningkatan RTH pertanian dan kehutanan. Era Fauzi Bowo oada 2012 sudah ada minimal 640,84 ha. Pada akhir 2017 target
capaian DKI sudah memiliki total luas lahan hutan kota yang dikembangkan minimal 665,84 ha.

Sumber Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) DKI Jakarta 2007-2012 menunjukkan Fauzi Bowo mampu menambah RTH 108.11 ha sepanjang 2007-2011 (27.027 ha/tahun).

Apa prestasi Pemprov DKI 2013-2017 ? Faktanya telah mengalami kegagalan dalam membuka RTH secara optimal. Selama 2013-2015, Pemprov DKI Jakarta hanya mampu menambah RTH seluas 73.43 Ha (24.28 ha/tahun). Jika dibandingkan dengan Pemprov DKI sebelumnya di era Fauzi Bowo, capaian Ahok tergolong lebih buruk.

Terdapat juga penilaian pada 2016, program penambahan RTH dengan melakukan pembelian lahan realisasinya nol. Padahal ditentukan untuk pembangunan RTH ini harus disediakan dan dibeli lahan baru. Bukan menggunakan lahan yang sudah ada milik Pemprov DKI.

Selama ini pendukung buta Ahok membanggakan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai prestasi Ahok. Betulkah? Tidak!

RPTRA adalah konsep ruang publik berupa RTH atau taman yang dilengkapi permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan melayani kepentingan komunitas di sekitar RPTRA, seperti ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lain-lain. RPTRA dibangun sebagian besar menggunakan sumbangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Peran Pemprov DKI menyediakan lahan. Ditargetkan pada 2017 sebanyak 300 RPTRA telah terbangun di DKI.

Ada beberapa RPTRA yang diresmikan sebenarnya sudah merupakan lahan terbuka hijau/taman, hanya disulap dijadikan RPTRA. Ini juga dilakukan oleh CSR perusahaan. Padahal ketentuan mengharuskan penyediaan dan pembelian lahan baru. (***)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.