Selasa, 4 Agustus 20

Gubernur Baru DKI Harus Mampu Bangun Mal PKL dan UMKM

Gubernur Baru DKI Harus Mampu Bangun Mal PKL dan UMKM
* Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar lapak pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Bintang Mas, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (23/7/2015). (Foto: Edwin B/Obsessionnews.com)

Oleh: Muchtar Effendi Harahap, Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS), dan  alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986

 

Ketidakmampuan dan kegagalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2013-2017 (era Gubernur Jokowi dan Ahok) terjadi pada urusan pelayanan  di bidang perdagangan. Salah satu indikator adalah tingkat pencapaian target penyerapan atau realisasi anggaran APBD  urusan perdagangan tiap tahun.

Kecenderungan kegagalan di bidang perdagangan ini sesungguhnya relevan dengan kegagalan di bidang ekonomi rakyat,  yakni koperasi, usaha  mikro, kecil,  dan menengah (UMKM), serta juga pedagang kaki lima (PKL).Sangat rendah sikap pemihakan terhadap  ekonomi rakyat. Tetapi, jika terkait kepentingan pengusaha besar apalagi pengembang besar, khususnya era Gubernur Ahok sangat memihak. Buktinya,  penggusuran paksa  rakyat DKI yang berlokasi dekat  perumahan/apartemen  atau mal milik pengembang besar dan juga pembangunan pulau-pulau palsu di Jakarta Utara. Juga lemahnya penegakan hukum terhadap pengelola atau pemilik mal yang tidak melaksanakan regulasi tentang penyediaan 20% ruang untuk PKL & UMKM. Tajam ke bawah, tumpul ke atas!!!

Sesungguhnya untuk pelayanan di bidang perdagangan ini, Pemprov DKI dapat berbuat banyak, antara lain  pembinaan dan pelatihan, pendanaan dalam bentuk dana bergulir, dan proteksi   terhadap  pelaku bisnis, terutama PKL dan UMKM. Selain itu, juga dapat dilakukan pembangunan fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan,  penataan pasar tradisional dan pembangunan mal khusus untuk  PKL  dan UMKM. Khusus terakhir ini pernah dijanjikan pasangan calon (paslon) Jokowi-Ahok saat kampanye Pilkada DKI 2012 lalu. Tapi, mereka ingkar !

Pada dasarnya semua bentuk kegiatan tersebut cenderung diabaikan Pemprov DKI yang hanya sibuk mengurus penggusuran paksa rakyat DKI dan pembangunan pulau-pulau palsu/reklamasi.

Salah satu indikator kegagalan Pemprov DKI yakni penyerapan anggaran alokasi APBD urusan perdagangan tiap tahun. Terjadi kesenjangan berarti antara target capaian dan apa yang telah dicapai.

Pada tahun 2013 Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Jokowi  merencanakan anggaran alokasi APBD  sebesar Rp. 175,8 miliar. Sementara  total penyerapan Rp. 156,6 miliar atau hanya 89,09%. Data  ini menunjukkan Pemprov DKI  belum mampu mencapai target alokasi APBD 2013 urusan perdagangan. Kondisi kinerja Pemprov DKI tergolong buruk.

Pada tahun 2014, Ahok menjadi gubernur menggantikan Jokowi.  Rencana alokasi APBD menurun drastic, yakni hanya  Rp.22 miliar. Meskipun begitu,  total penyerapan juga tidak mencapai target, hanya   Rp.14,6 miliar atau 66,29%. Hal ini menunjukkan betapa buruknya prestasi Ahok. Sudah diturunkan drastis  rencana anggaran, tapi masih  tak mampu. Sangat jauh rendahnya kemampuan Ahok ketimbang Jokowi. Semakin rendah kemampuan mencapai target alokasi APBD 2014 urusan perdagangan di bandingkan capaian 2013. Kondisi kinerja Gubernur Ahok tergolong lebih buruk.

Pada tahun 2015, masih  era Ahok,   rencana alokasi  APBD urusan perdagangan sebesar Rp.29 miliar. Sedikit lebih besar dibanding tahun 2014. Namun,  total penyerapan sangat rendah, hanya  Rp.10,5 miliar atau 36%. Hal ini menunjukkan Ahok  semakin gagal mencapai target alokasi APBD  urusan perdagangan di bandingkan capaian sebelumnya. Kondisi kinerja Ahok sangat…sangat buruk, jauh di bawah 50%.  Betapa rendahnya kemampuan kepemimpinan Ahok mengurus bidang perdagangan ini. Untuk menyerap atau menggunakan dana  sudah ada saja tidak mampu. Padahal dana untuk urusan perdagangan cuma puluhan miliar rupiah, belum pada tingkat ratusan miliar atau triliunan rupiah.

Kalau urusan penyerapan dana  Corporate Social Responsibility (CSR)  dan reklamasi sebagai kegiatan di luar atau off budget, tampaknya Ahok cepat dan mampu. Padahal kegiatan itu sangat mungkin sarat korupsi.

Rata-rata kemampuan Pemprov DKI menyerap anggaran alokasi APBD urusan perdagangan yakni sekitar 61% pertahun atau lebih buruk. Hanya era Ahok (2014-2015) sangat rendah, yakni sekitar 50 %  atau sangat  buruk.

Pengalaman Ahok mengurus perdagangan ini sangat tak layak dijadikan contoh praktis untuk gubernur baru DKI mendatang. Dari sisi penyerapan anggaran, Gubernur baru harus mampu mencapai target minimal jumlah anggaran Rp. 175 miliar, sedikit di atas anggaran tahun 2013. Khusus untuk program, gubernur baru harus sungguh-sungguh melaksanakan program bantuan teknis, dana bergulir dan proteksi terutama bagi PKL & UMKM. Juga  gubernur baru perlu membangun mal PKL dan UMKM. Hal ini untuk meneruskan janji kampanye Jokowi-Ahok yang diingkari.  (***)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.