Oleh: Muchtar Effendi Harahap, Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS), dan alumnus Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1986
DKI Jakarta sebagai ibu kota dan multifungsi membutuhkan infrastruktur guna menghadapi persaingan global agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada seluruh warga dalam mewujudkan kota Jakarta berdaya saing global. Transportasi merupakan infrastruktur perekonomian sangat penting. Ketersediaan transportasi aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang dan manusia, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah juga diperlukan sistem transportasi maju, handal, modern, dalam arti terintegrasi antar dan inter moda.
Kondisi kinerja Pemprov DKI Jakarta 2013-2017 di bawah kepemimpinan Gubernur Jokowi dan Ahok sangat buruk. Jakarta kota termacat sedunia. Jakarta kota nomor lima paling tidak aman bagi kaum perempuan naik kendaraan umum sedunia.
Atas dasar perencanaan transportasi (Perda No.2 Tahun 2012), Pemprov DKI di bawah kekuasaan Gubernur Ahok tidak konsisten dan konsekuen melaksanakan. Tak mampu dan gagal mencapai target ditetapkan, terutama pembangunan peremajaan kendaraan umum, pembangunan busway, dan pembangunan Light Rail Transit (LRT).
Dari parameter peremajaan kendaraan umum, target capaian tiap tahun 1.000 armada. Faktanya?
Ahok tak mampu dan gagal total. Selama ini baru mampu melakukan peremajaan total di bawah 400 unit. Padahal sesuai target capaian, seharusnya hari ini Ahok minimal telah meremajakan 4.000 unit. Kinerjanya sangat-sangat buruk.
Pembangunan busway, terdapat parameter pembangunan 3 koridor, pengadaan sekitar 1.300 armada, waktu tunggu penumpang dan jumlah penumpang. Semua parameter ini Ahok tak mampu dan gagal capai target. Kinerjanya sangat buruk.
Sebagai bukti kasus jumlah penumpang. Target capaian penumpang yaitu 400.000 penumpang (2013); 550.000 (2014); 730.000 (2015); 850.000 (2016); dan, 1.000.000 (2017). Faktanya?
Pada 2016 dilaporkan jumlah rata-rata per hari hanya sekitar 340.000 penumpang. Masih sangat jauh dari target capaian tahun 2016, yakni 850.000 penumpang/hari. Ini satu bukti tambahan kondisi kinerja Ahok sangat…sangat buruk. Hanya mampu mencapai target di bawah 50%.
Selanjutnya pembangunan LRT. Yaitu kereta api ringan sebagai kereta api penumpang yang beroperasi di kawasan perkotaan, konstruksinya ringan dan bisa berjalan bersama lalu lintas lain atau dalam lintasan khusus. LRT disebut juga tram.
Kini pembangunan LRT Pemprov DKI tahun 2013-2017 diambilalih pemerintah (pusat). Pemprov DKI tak mampu meneruskan pembangunan. Bahkan, kini telah melibatkan PT Kereta Api Indonesia.
Untuk ke depan gubernur baru DKI harus:
- Konsisten dan konsekuen mengurus transportasi sesuai perencanaan dlm Perda hasil proses politik demokrasi.
- Membangun pendekatan solusi permasalahan transportasi bersifat holistik dan sosiologis. Tidak hanya pendekatan teknis infrastruktur seperti selama ini. Variabel sosiologis antara lain interaksi sosial dimasukkan ke dalam pendekatan holistik dimaksud. (***)
