Jakarta, Obsessionnews – Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menyatakan, Partai Golkar (PG) masih belum terbiasa jika tidak duduk di pemerintahan. Hal ini tindai dengan sikap Golkar yang belakangan mendukung pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla.
“Betul ini menandakan Golkar tidak bisa diluar pemerintahan dan memang dalam sejarahnya belum pernah Golkar tidak dalam lingkaran pemerintah. Nah hal ini kemungkinan terjadi lagi pada pemerintahan sekarang,” kata Hendri Satrio saat dihubungi, Selasa (3/11/2015).
Menurutnya, sikap Golkar tidak bisa disamakan dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menyatakan dukungannya sebagai parpol pendukung pemerintah. Sebab, PAN dan Golkar secara akar politik memiliki daya tawar yang berbeda di mata pemerintah.
“Tidak ada yang saling tiru antara Golkar dengan PAN. Ini strategi dasar politik dua kaki,” ujarnya.
Ia menuturkan, Golkar memang belum mau terlihat frontal mendukung pemerintah. Disi lain, Golkar masih tidak ingin kehilangan dukungan di Kaolisi Merah Putih. Sehingga, bentuk dukungan Golkar kepada pemerintah dikemas dengan konsep pemberian kritik yang kontrukstif.
“Jadi ini bukan karena Golkar takut keluar dari KMP, tetapi Golkar hanya ingin tidak mengurangi teman,” ungkapnya.
Dia berpandangan, dengan Golkar tetap di KMP maka posisi Golkar akan diuntungkan dari sisi dukungan publik yang dapat berpengaruh pada Pilkada serentak 9 desember mendatang. Dikarenakan, selama ini parpol oposisi memang sering diuntungkan di Pileg, Pilpres maupun Pilkada. ”Dengan Di KMP saja, karena rakyat Indonesia membutuhkan oposisi kritis yang strategis,” jelasnya.
Dia menambahkan, pemerintah juga diuntungkan dengan Golkar yang menyatakan dukungannya terhadap pemerintah. Apalagi, Golkar memiliki banyak kader yang berpengalaman di pemerintahan yang dapat membantu Jokowi-JK membenahi berbagai permasalahan bangsa ini. Termasuk dukungan politik di parlemen. ”Dengan pendukung loyal, Golkar akan sangat membantu pemerintah,” katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PG kubu ARB Tantowi Yahya tidak membantah bahwa partainya tidak bisa lepas dari politik kekuasaan pemerintahan. Sebab, katanya, sejak awal pihaknya mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Namun, pihaknya memilih tidak berada di dalam pemerintahan.
“Sejak awal kita dukung pemerintah, tapi tidak perlu di dalam. Posisi kita sekarang strategis mendukung boleh dan mengkritik boleh. Kalau di dalam pemerinahan tidak bisa mengkritik lagi,” kata Tantowi.
Sebab itu, tegasnya, Golkar berada di garda terdepan untuk mempertahankan budaya pemerintahan selesai sesuai waktunya. “Presiden harus dipertahankan selama lima tahaun kedepan. Biarkanlah pemimpin itu turun sesuai dengan siklusnya. Golkar berada dalam garda terdepan dalam mempertahankan pemerintahan,” tutup Wakil Ketua Komisi I DPR ini. (Albar)
