Rabu, 12 Agustus 20

Golkar Pimpinan Agung Bakal Diakui?

Golkar Pimpinan Agung Bakal Diakui?

Golkar Pimpinan Agung Bakal Diakui?

Agung Laksono akhirnya secara voting berhasil memenangkan pemilihan calon Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai tersebut yang berlangsung di Ancol, Jakarta, Minggu (7/12) malam. Sementara itu dalam laporan pandangan umum para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang hadir di Munas menyatakan bahwa Munas Golkar yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali 30 Nopember -4 Desember dianggap batal dan kepengurusan partai di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (ARB) dinilai tidak sah.

Pertanyaannya adalah apakah Golkar kepemimpinan Agung akan dapat diakui pemerintah dibanding Golkar kubu ARB? Seusai pemilihan calon Ketum, Priyo Budi Santoso, salah satu pentolan Golkar kubu Agung, menyatakan dengan terselenggaranya Munas Ancol dan terpilihnya Agung sebagai Ketum, maka dengan sendirinya kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dinyatakan status quo. Karena masih menunggu pengakuan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum dan HAM).

Dan sejauh ini pemerintah dianggap masih bersikap netral, dan memang harus bersikap seperti itu karena pemerintah adalah wasit dalam sengketa internal partai. Sikap semacam itu pula yang ditunjukan pemerintah dalam menghadapi sengketa kengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebagaimana kita ketahui, PPP pecah jadi dua kubu, yang masing-masing kubu menyatakan sebagai kepengurusan yang sah. Akhirnya masalah PPP dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan sampai saat ini, belum ada keputusan yang mengesahkan salah satu kubu.

Barangkali, karena  pemerintah dianggap belum bersikap, maka kedua kubu adu cepat untuk melaporkan hasil Munas masing-masing, sekaligus berusaha mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pemerintah. Hari Senin (8/12) kubu ARB yang lebih dahulu menemui Menkum dan HAM,dan diperkirakan tidak lama kemudian kubu Agung juga pasti melakukan hal yang sama. Keduanya sangat yakin, bahwa kubu merekalah yang pasti mendapat pengesahan. Jadi siapa yang benar dan siapa yang pantas disahkan, masih tanda Tanya besar.

Menilik kedekatan dengan pemerintah, tentunya kubu Agung lah yang memiliki peluang cukup besar untuk dapat pengesahan, tetapi pertimbangan pemerintah tentunya tidak hanya itu saja. Perlengkapan dan persyaratan tentunya menjadi bahan pertimbangan yang masuk akal. Misalnya, apakah proses demokrasi sudah mereka lakukan  atau jalankan dengan benar atau tidak. Untuk melihat apakah proses demokrasi sudah berjalan atau tidak tentu dapat dipantau dari bagaimana masing-masing kubu menjalankan Munas.

Jika Munas yang diselenggarakan kubu ARB di Bali dianggap sesuai dengan iklim demokrasi, tentunya mereka punya peluang untuk mendapatkan pengesahan. Sebaliknya, jika proses demokrasi yang mereka jalankan penuh dengan intrik,intimidasi, politik uang dan perbuatan kotor lainnya, maka jangan berharap untuk mendapat pengakuan dari pemerintah. Pertimbangan yang sama pasti juga diberlakukan pemerintah terhadap kubu Agung Laksono.

Meskipun dari pemberitaan dan pengamatan proses demokrasi yang dilakukan kubu Agung lebih demokratis dan masuk akal, tetapi itu semua belum menjamin bahwa pemerintah akan mengakuinya. Juga, meskipun dikabarkan mereka dekat dengan pemerintah, siapa dapat menjamin kubu Munas Ancol yang akan mendapat pengesahan. Mengapa? Karena itu persoalan politik yang tidak bisa kita nilai secara linear.

Memang, jika semuanya berjalan apa adanya, dan tidak ada permainan atau acrobat politik di tengah jalan, mungkin peluang kubu Agung boleh kita asumsikan lebih besar dibanding kubu ARB untuk mendapat pengesahan pemerintah. Namun jika di perjalanan berikutnya, kubu ARB belok arah, dari semula berseberangan dengan pemerintah mendadak jadi pendukung pemerintah.

Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menilainya. Misalnya, siapa yang lebih konsisten, dan siapa yang gampang mengingkari kesepakatan. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kuncinya adalah pada pertemuan antara Presiden Joko Widono (Jokwi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari Senin ini di Istana Negara. (Arief Turatno, wartawan senior)

Related posts