Rabu, 12 Agustus 20

Golkar Pelindung Koruptor?

Golkar Pelindung Koruptor?

Golkar Pelindung Koruptor?

Salah satu janji manis yang ditebarkan kubu Aburizal Bakrie (ARB) saat Musayawarah Nasional (Munas) ke IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali adalah bahwa mereka (DPP) akan membantu dan membela kader partai tersebut yang terkena masalah hukum. Janji inilah diduga di antaranya yang menyebabkan peserta Munas secara aklamasi akhirnya mendukung ARB menjadi Ketua Umum (Ketum) Golkar untuk kedua kalinya (periode 2009-2014 dan 2014-2019). Pertanyaanya adalah apakah janji tersebut dapat diindikasikan bahwa Golkar akan melindungi para koruptor?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, biarlah pembaca yang akan menilainya seiring berjalannya waktu. Namun begitu perlu kita beberkan fakta-fakta yang ada menyangkut beberapa persoalan yang terjadi belakangan ini. Misalnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Jawa Barat, MS Iriyanto atau yang lebih dikenal dengan nama Yance Irsyam. Sekarang yang bersangkutan sudah ditahan pihak kejaksaan berkait kasus suap (korupsi) pembebasan lahan, di saat dia menjabat Bupati Indramayu.

Memang kasus ini sebenarnya sudah berlangsung lumayan lama, tetapi mengapa kejaksaan atau pihak berwajib belum juga menangkap dan menahannya pada waktu itu, apakah ada transaksi politik? Wallahu alam, yang jelas publik juga bertanya-tanya mengapa aparat sepertinya  membiarkan masalah tersebut cukup lama. Sementara itu, karena penangkapan dan penahanan MS Iriyanto tersebut kemudian pentolan Golkar versi ARB, Azis Syamsudin meminta pihak terkait segera melepaskan tersangka.

Pertanyaannya adalah apakah sikap dan pernyataan Azis Syamsudin tentang upaya pelepasan MS Iriyanto sebagai konsekwensi janji manis yang mereka tebarkan saat Munas Bali? Jawabnya, tentu tidak tahu pasti, yang jelas akibat pernyataan tersebut ICW mengomentari dan menyayangkan tindakan itu yang dinilainya tidak pantas dilakukan anggota dewan yang terhormat. Juga ICW anggap pernyataan Azis Syamsudin sebagai bentuk intervensi terhadap lembaga hukum.

Selain Ketua DPD Golkar Jawa Barat, pihak berwajib juga telah menetapkan dan menahan Ketua DPD Golkar, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga Bupati Lombok Barat (Lombar), Zainy Arony sangkaannya sama, yakni kasus suap dan indikasi korupsi. Jadi pasca Munas Bali, sudah ada dua orang pentolan DPD Golkar yang jadi tersangka kasus korupsi. Dan secara kebetulan keduanya adalah DPD pendukung Munas Bali. Tidak jelas apakah akan ada lagi pimpinan-pimpinan partai beringin  daerah yang akan ditangkap ataukah cukup dua orang itu saja?

Jika janji manis di Munas Bali harus dipenuhi dan dilaksanakan, tentu hari-hari terkhir ini Golkar kubu Golkar versi ARB harus bergerak, berjuang ekstra keras untuk melepaskan atau jika perlu membebaskan para pimpinan partai di daerah yang tertimpa masalah.

Sebab boleh jadi tidak hanya dua orang itu saja yang jadi tersangka, akan tetapi mungkin saja akan ada lagi pimpinan partai Golkar di daerah yang  jadi tersangka kasus korupsi, suap dan sebagainya. Mengapa? Karena banyak para pimpinan partai di daerah sebelumnya adalah pejabat yang dinilai pihak-pihak tertentu hampir pasti sering menyerempet bahaya semacam itu.

Pertanyaan dan persoalannya sekarang adalah apakah Golkar memang akan menjadi tempat berlindung para koruptor? Kasus korupsi memang tidak hanya melanda Golkar melulu. Partai lainnya ada yang terkena kasus serupa dan umumnya pelaku tindakan ini adalah pengurus partai yang sebelumnya pernah menjadi Kepala Daerah. Contohnya, Fuad Amin yang tertangkap tangan kasus suap oleh KPK. Fuad Amin  adalah mantan Bupati Bangkalan, Madura yang sekarang jadi anggota dewan dari partai Gerindra.

Kemudian Bandjela Paliudju, mantan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), yang ditahan pihak kejaksaan karena kasus korupsi. Paliudju adalah pengurus Partai Nasdem. Meskipun mereka juga sama-sama tersangka korupsi yang berasal dari pengurus partai politik, tetapi sikap partai yang menaungi mereka berbeda. Misalnya Gerindra, begitu ketahuan Fuad Amin ketangkap tangan dan ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi kontan memecatnya.

Demikian pula sikap partai Nasdem, begitu Paliudju jadi tersangka langsung diberhentikan dari kepengurusan partai. Bagaimana dengan Golkar? Memang kita menganut azas praduga tidak bersalah, bahwa seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka belum tentu bersalah, tetapi bicara etika dan norma yang berlaku di masyarakat tentu sangat berbeda. Masyarakat selalu menilai bahwa orang yang ditahan dan jadi tersangka, mestilah bersalah. Hukum atau vonis publik memang selalu lebih cepat dari pengadilan itu sendiri. Bagaimana dengan Golkar? (Arief Turatno, wartawan senior)

 

Related posts