Minggu, 17 Oktober 21

Golkar Kubu ARB: Putusan Mahkamah Partai ‘Batal Demi Hukum’

Golkar Kubu ARB: Putusan Mahkamah Partai ‘Batal Demi Hukum’

Jakarta, Obsessionnews – Pada hari Kamis (5/3/2015), Yusril Izha Mahendra selaku kuasa hukum Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Barkie (ARB), memasukkan gugatan terhadap Agung Laksono Cs (kubu Golkar hasil Munas Jakarta) dengan registrasi NO: 119/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT.

“Gugatan tersebut terpaksa dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas dualisme kepengurusan yang lahir dari Munas Bali dan Munas Ancol Jakarta,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo (kubu ARB) kepada Obsessionnews.com, Kamis (5/3).

Bambang memaparkan, mengingat keputusan Mahkamah Partai Golkar No.02/PI-Golkar/2015 hanya memutuskan eksepsi, namun tidak memberikan putusan terkait pokok perkara. “Ketiadaan putusan pada pokok perkara mengakibatkan ‘tidak tercapainya’ sebuah penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai,” sambungnya.

Lebih dari itu, lanjut Bambang, pihaknya juga menilai bahwa putusan Mahkamah Partai yang hanya diambil empat orang hakim Mahkamah Partai Golkar telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan formil syarat-sayarat pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU No.3 tahun 2009 jo Pasal 11 ayat (1) UU No.48 tahun 2009.

“Hal ini, karena tidak memenuhi ketentuan jumlah hakim yang seharusnya berjumlah ganjil. Oleh karenanya putusan a quo batal demi hukum,” tandas Anggota Komisi III DPR RI ini.

Sehingga, menurut Bambang, bahwa akibat putusan Mahkamah Partai yang ‘batal demi hukum’ dan tidak tercapainya penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai, maka penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri adalah sesuatu ‘conditio sine qua non’.

“Dengan demikian maka kami berpandangan bahwa susunan baru kepengurusan terhadap suatu partai politik hanya dapat disahkan dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, apabila penyelesaian perselisihan kepengurusan tersebut dilakukan melalui pengadilan negeri dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” tandas Bambang.

Sementara itu, Politisi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan skor saat ini menunjukan 2-0 untuk kemenangan kubunya. Hal ini menyikapi putusan yang telah dikeluarkan mahkamah partai terkait kisruh dualisme kepengurusan Golkar.

Agun mengklaim kemenangan ini berpatokan pada dua pandangan hakim di mahkamah partai. Dua hakim mengeluarkan putusan kalau kubu Agung adalah kepengurusan yang sah. Sedangkan dua hakim lainnya hanya mendukung upaya kasasi kubu Ical. “Ini jelas kami sudah menang 2-0. Soalnya dua hakim lainnya tidak mengeluarkan putusan apapun,” paparnya, Kamis (5/3).

Suara Empat Hakim
Sebelumnya, Hakim Mahkamah Partai Golkar telah mengeluarkan Keputusan terkait dualisme kepengurusan di internal Partai Golkar. Namun, empat hakim Mahkamah Partai mengeluarkan keputusan yang berbeda.

“Terdapat pendapat berbeda dalam majelis, sehingga tidak mencapai kesatuan pendapat soal keabsahan kedua Munas,” ujar Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi dalam sidang pembacaan putusan, di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (3/3/2015).

Disampaikan Muladi, dua hakim yakni dia sendiri dan HAS Natabaya berpendapat, kubu Aburizal Bakrie (Ical) telah melayangkan proses Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka hal itu dianggap kubu Ical tengah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut tanpa melalui Mahkamah Partai.

Oleh karena itu, dia dan Natabaya memutuskan agar siapapun pemenang dalam proses peradilan itu untuk menghindari mengambil seluruh struktur kepengurusan, merehabilitasi yang mengalami pemecatan, mengapresiasi yang kalah dalam kepengurusan. “Sedangkan pihak yang kalah dalam pengadilan diminta berjanji tidak membentuk partai baru,” katanya.

Sementara itu, dua hakim lain yakni Djasri Marin dan Andi Mattalatta memutuskan mengesahkan hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono. Dasar pertimbangan Djasri Marin dan Andi Mattalatta yakni bahwa Munas Bali yang diselenggarakan kubu Aburizal dirasa tidak transparan, tidak demokratis, dan tidak aspiratif. Sementara kubu Munas Jakarta dipandang berlangsung demokratis dan terbuka.

“Atas dasar itu maka diktum mengabulkan permohonan pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan hasil Munas Ancol (kubu Agung), dengan kewajiban mengakomodir kader Golkar dari hasil Munas Bali (kubu Aburizal), secara selektif yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT).

Djasri Marin dan Andi Mattalatta juga meminta kubu Agung melaksanakan Munas selambatnya Oktober 2016 demi mempersiapkan persiapan pemilu legislatif dan pilpres 2019.

Sementara itu, Politisi Golkar Azis Syamsuddin mewakili kubu Aburizal mengatakan pihaknya mengacu kepada putusan yang diambil Muladi dan HAS Natabaya, dimana kubu Aburizal akan menanti hasil kasasi di Mahkamah Agung.

“Tadi anda dengar sendiri dengan putusan berbeda ini, maka skornya kosong-kosong. Kita tunggu pengadilan,” kata Azis usai putusan sidang Mahkamah Partai.

Kubu Agung Laksono mengacu kepada putusan Djasri Marin dan Andi Mattalatta dimana kubunya merasa sudah dianggap sah dan akan segera melaksanakan rekomendasi Mahkamah Partai.

“Kami akan melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan Mahkamah Partai, mulai hari ini sampai pelaksanaan konsolidasi, dengan menyusun kepengurusan. Kami akan meneruskan pengesahan ini ke Kemenkumham,” pungkasnya. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.