Selasa, 26 Oktober 21

Golkar Kubu Agung Cabut Hak Angket Atas Menkumham

Golkar Kubu Agung Cabut Hak Angket Atas Menkumham

‎Jakarta, Obsessionnews – Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono Leo Nababan memastikan tidak ada hak angket yang akan diajukan kader Golkar di DPR untuk menyelidiki pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, setelah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol.

‎”Saya pastikan tidak ada hak angket di DPR, yang ada hanya pribadi orang,” ujar Leo Nababan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Selasa (17/3/2015).

Sebelumnya, hak angket diwacanakan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin dan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Seosayto. Leo menegaskan, jika kedua orang tersebut masih keras mewacanakan hak angket, maka pihaknya tidak segan-segan melakukan pergantian antar waktu (PAW) alias memecat dari keanggotaan Partai Golkar.

“Saya katakan Bambang harus balik arah. Pimpinan sudah balik berubah dan anda (Bambang) harus taat hukum sebagai anggota Komisi III DPR. Atau kalau nggak akan kita PAW,” terangnya.

‎Kedatangan Leo ke Kemenkumhan untuk menyerahkan kepengurusan baru agar segera disahkan oleh Laoly. Ia mengatakan, setidaknya ada 377 orang yang akan menjadi pengurus Partai Golkar di bawah komando Agung Laksono. Dari jumlah itu, sebanyak 35 pengurus diambil dari kader kubu Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Leo mengungkapkan, ‎beberapa nama tersebut yakni Satya Widya Yudya. Poempida Hidayatullah dan Rully Chairul Azwar. Menurutnya, bergabungnya mereka ke kubu Agung Laksono bukan atas dasar paksaan melainkan karena inisiatif pribadi. Mereka kata Leo, lebih percaya dengan Golkar Munas Ancol yang sudah disahkan oleh Loaly.

Terkait dengan pengajuan hak angket. Sebelumnya, para petinggi partai yang tergabung dalam Kaolisi Merah Putih (KMP) menyatakan mosi tidak percaya dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Mereka bahkan mewacanakan pengajuan hak angket di DPR yang dimotori oleh Bambang dan Ade Komaruddin. Menkumham dianggap memanfaatkan jabatanya untuk kepentingan politik dalam menyelesaikan konflik Golkar. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.