Selasa, 14 Juli 20

Golkar Kembali ke Munas Riau, Efektifkah?

Golkar Kembali ke Munas Riau, Efektifkah?

Golkar Kembali ke Munas Riau, Efektifkah?

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Selasa (16/12), akhirnya memutuskan bahwa pengajuan kepengurusan dua kubu Partai Golkar yang tengah berseteru ditolak, dan mereka diminta kembali kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Riau (2009), dan kalau mereka mau mengajukan daftar kepengurusan baru harus terlebih dahulu selesaikan konflik internal. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah efektif bila harus dikembalikan ke hasil Munas Riau?

Hasil Munas VIII di Riau antara lain memutuskan bahwa Ketua Umum (Ketum) dijabat Aburizal Bakrie (ARB) dan Wakil Ketum dijabat Agung Laksono, sedangkan Akbar Tandjung menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Padahal saat ini, antara Ketum dan Waketum tengah berseberangan, serta Akbar Tandjung lebih dekat dengan ARB. Sehingga muncul pertanyaan, mungkinkah penyelesaian  konflik yang terjadi harus  mengacu kepada hasil Munas Riau?

Jawabnya hampir dipastikan ditolak kubu Agung Laksono, jika penyelesaian itu diurai melalui Mahkamah Partai. Mengapa? Karena Mahkamah Partai adalah perangkat kelengkapan partai yang dibentuk para pengurus di era tersebut. Pada saat pembentukan Mahkamah Partai, secara kebetulan ARB dan Agung masih satu kubu, sehingga keberadaan lembaga tersebut tidak masalah.

Sekarang keduanya mengambil jalan masing-masing, dan secara kebetulan pejabat di Mahkamah Partai dianggap condong ke salah satu kubu. Pertanyaannya adalah bisakah lembaga itu dipercaya  untuk menyelesaikan konflik tersebut dan apakah jaminannya bahwa mereka tidak berpihak? Jawabnya, tentu masih kita pertanyakan dan perlu pembuktian.

Lebih dari itu, kepengurusan partai juga dan selalu terikat oleh anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART). Dalam AD/ART Golkar antara lain disebutkan bahwa Munas diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan penyelenggaraan Munas  bertujuan untuk memilih pengurus dan mengganti alat kelengkapan partai yang ada. Jika mengacu kepada AD/ART tersebut, pertanyaanya adalah apakah alat kelengkapan partai hasil Munas VIII Riau dapat berlaku efektif?

Semestinya tidak. Mengapa? Jawabnya, bukankah kepengurusan dan alat perlengkapan yang ada dibatasi waktu, yaitu lima tahun sekali. Sehingga muncul pertanyaan lain, yakni apakah keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keadaan dan keberadaan Mahkamah Partai semacam itu dapat dibenarkan dan diakui keabsahannya?

Dalam hal ini, minimal akan muncul dua jawaban. Pertama ada yang berpendapat bahwa keputusan mereka dapat dibenarkan dan diperbolehkan karena keputusannya menguntungkan pihaknya. Kedua, pasti ada yang berpendapat bahwa keputusan Mahkamah Partai yang semacam itu tidak dapat ditolerir, bilamana keputusannya merugikan pihaknya. Dan sikap semacam itu hampir pasti akan muncul dari dua kubu yang sekarang sedang bertikai.

Jadi, sejatinya keputusan Menkumham yang mengatakan harus kembali ke Munas Riau tidak sema-mata semuanya mesti mengacu kepada kepengurusan lama. Sikap tersebut diambil adalah untuk mengisi kekosongan kepengurusan yang ada dan bersifat ad hoc atau sementara. Karena sifatnya yang sementara itu, maka hemat kita kembali ke Munas Riau tidak efektif dan tidak bakalan mampu menyelesaikan masalah.

Justeru yang semestinya digarisbawahi adalah keputusan untuk kembali islah. Inilah jalan keluar yang dianggap adil, jika tidak kemungkinan perpecahan di Golkar akan terus berlarut-larut dan malah semakin membesar. Dan secara otomatis semua instrument partai akan berjalan di tempat, karena mereka tidak akan dapat melakukan kebijakan partai. Silakan lihat saja! (Arief Turatno)

 

Related posts