Rabu, 3 Juni 20

Golkar Islah, Mungkinkah?

Golkar Islah, Mungkinkah?

Golkar Islah, Mungkinkah?

Kedua kubu yang berseteru di Partai Golkar, yakni kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono hari Senin (8/12) telah resmi melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) yang mereka selenggarakan di Nusa Dua, Bali dan Ancol, Jakarta kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum dan HAM).

Harapan mereka adalah agar segera mendapat pengakuan dan pengesahan dari pemerintah. Namun tentu saja pemerintah tidak akan serta merta dan secepatnya mengesahkan salah satu dari dua kubu tersebut. Pemerintah dipastikan bakal mengkaji dulu persoalan mereka. Pertanyaannya adalah kapan pemerintah bakal  mengesahkan kepengurusan Golkar tersebut?

Pertama sebagai wasit pemerintah dipastikan terlebih dahulu akan minta dua kubu yang berseteru itu untuk islah. Berbagai pengamat pun mengatakan senada agar Golkar bisa diterima dan diakui pemerintah, tentu mereka harus terlebih dahulu islah. Mungkinkah? Untuk sementara ini kelihatannya jalan islah masih terkunci rapat, karena persyaratan islah yang bakal diajukan dua kubu mungkin sangat berat dipenuhi.

Misalnya kubu ARB mengajukan syarat islah dengan catatan dia tetap menjadi Ketua Umum (Ketum). Sementara kubu Agung justeru menerima islah, kalau Ketum bukanlah ARB. Persyaratan inilah yang diperkirakan bakal memberatkan dan sulit dipenuhi keduanya.

Soal syarat yang lain seperti menerima atau menolak Perppu Pilkada dan juga apakah tetap dalam Koalisi Merah Putih (KMP) atau keluar dari koalisi, ini bukan syarat yang dianggap terlalu penting. Pertanyaannya adalah mengapa kubu ARB ngotot untuk mempertahakannya sebagai Ketum di lain pihak mengapa kubu Agung menolak?

Tentu banyak sebab dan alasan yang mendasari mengapa kedua kubu ini ngotot terhadap pendirian mereka. Di antaranya, mungkin, ARB terpaksa harus mempertahankan jabatan Ketum agar dia dapat menjalankan agendanya. Yakni untuk menguasai pemerintahan di daerah seperti janjinya yang disampaikan dalam Munas di Bali.

Dengan penguasaan pemerintahan di daerah, maka diharapkan ARB bisa mendikte pemerintah pusat. Karena diyakini, pemerintah pusat pasti bakal minta dukungan pemerintah daerah untuk melancarkan sebagian besar program yang telah dicanangkan. Pertanyaannya apa keuntungan ARB secara pribadi?

Jawabnya sangat banyak, pertama saat ini sebagian besar usaha miliknya dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Misalnya, PT Minarak Lapindo Jaya gara-gara semburan lumpur yang tidak kunjung berhenti dan dipaksa membayar ganti rugi triliunan rupiah. Dan pemerintah saat ini berbeda dengan sebelumnya, sekarang mereka hanya mau memfasilitasi tetapi tidak mau membayarkan gantiruginya.

Akibatnya, PT Minarak Lapindo Jaya kesulitan keuangan dan dampaknya uang gantirugi yang semestinya harus dibayarkan kepada penduduk korban lumpur, sampai saat ini masih tertunda. Sementara itu kubu Agung menghendaki regenerasi dan pembaruan kepemimpinan karena ARB dianggap gagal memimpin Golkar.

Problem semacam itulah yang mungkin bakal menjadi batu sandungan islah kedua kubu. Dan kalau kita mau jujur sebenarnya konflik Golkar dimulai sejak Pak Harto lengser keprabon. Namun mulai terasa sekali tahun 2004, ketika Akbar Tanjung digantikan M Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketum, yang saat itu JK menjabat Wakil Presiden (Wapres).

Sejak itu sebenarnya diam-diam kubu Golkar telah terbelah namun masih samar-samar, sebab kedua kubu, baik Akbar Tanjung maupun Jk mencoba menutupi perseteruan mereka dengan cukup berhasil. Namun kali ini konflik nsudah sangat terbuka, dimana kubu ARB ada Akbar Tanjung dan di kubu Agung Laksono ada JK. Mungkinkah islah? (Arief Turatno, wartawan senior)

 

Related posts