Kamis, 26 Mei 22

Golkar Bermasalah, Tunda Pelantikan Pimpinan DPR !!

Golkar Bermasalah, Tunda Pelantikan Pimpinan DPR !!
* Jeppri F Silalahi.

Jakarta, Obsesionnews – Sejak mundurnya Setya Novanto dari Ketua DPR, Fraksi Partai Golkar telah menunjuk Ade Komarudin menggantikan dan rencananya akan dilantik pada awal Januari 2016 nanti ketika masa sidang DPR dimulai.

Direktur Eksekutif Indonesia Law Reform Institute (ILRINS) Jeppri F Silalahi mengingatkan, sebaiknya seluruh Fraksi di DPR RI harus mempertimbangkan untuk menyetujui pelantikan Ade Komarudin menjadi Pimpinan DPR, pasalnya ada permasalahan legalitas kepengurusan di dalam Partai Golkar saat ini.

“Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung menyatakan batal dan mencabut surat keputusan Menkumham tentang pengesahan kepengurusan Munas Ancol. dan secara otomatis kepengurusan yang diakui adalah hasil Munas Riau 2009. Akan tetapi kepengurusan Riau akan berakhir pada akhir Desember 2015 ini, Sehingga akan terjadi kekosongan kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah secara hukum dan diakui oleh negara,” ungkapnya, Senin (28/12/2015).

Ia menegaskan, kekosongan kepengurusan DPP Partai Golkar ini menyebabkan Partai Golkar tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan mengambil keputusan yang sah, oleh karena itu sebaiknya Pelantikan Ade Komarudin ditunda sampai Golkar menyelesaikan persoalannya dan mempunyai kepengurusan Partai Golkar yang baru dan sah diakui oleh hukum agar tidak menyalahi aturan hukum.

“Secara UU MD3 memang jatah pengganti Ketua DPR RI harus dari Fraksi Golkar akan tetapi Akibat Golkar bemasalah kepengurusan nya maka Ketua DPR akan dijabat pelaksana tugas (plt). tetapi perlu dipahami bahwa plt tidak dapat mengambil keputusan yang bersifat strategis. dan itu sama saja dengan DPR tidak mempunyai wewenang dan pasti akan menimbulkan kekisruhan,” jelasnya.

Menurutnya, ada 2 opsi yang memungkinkan untuk diambil dalam waktu dekat untuk menyelamatkan DPR, opsi pertama yakni Presiden segera mengeluarkan Perppu MD3 atau DPR sendiri yang merevisi UU MD3 dengan kembali ke UU MD3 yang lama dengan mengembalikan Ketua DPR RI kepada Partai pemenang pemilu 2014.

“Rakyat mulai bosan dengan kekisruhan yang dibuat oleh Partai Golkar, maupun ulah dari kader Partai Golkar Setya Novanto mulai dari kasus donald trump hingga papa minta saham yang menyita kerja DPR selama 4 bulan,” ungkap Jeppri.

“DPR dalam 1 Tahun ini menjadi tidak produktif dan berwibawa, sebaiknya opsi ini dapat dipertimbangkan untuk merubah DPR menjadi lebih baik dan kondusif,” taambahnya.

Partai Ilegal
Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Fahmi Hafel membeberkan, kepengurusan Partai Golkar dari tingkat pusat hingga daerah sudah tidak berlaku lagi per 1 Januari 2016. Dengan tidak adanya kepengurusan yang sah, secara dejure artinya per tanggal itu Partai Golkar sudah bubar.‎

K‎esimpulan Fahmi didasarkan pada putusan hukum terkait konflik kepengurusan Partai Golkar. Ia menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait konflik kepengurusan Partai Golkar berimbas pada berlakunya Surat Keputusan (SK) Munas Riau 2009, dimana SK Riau 2009 oleh PTUN dan dikuatkan putusan MA bahwa kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 sebagai kepengurusan yang sah, dan pada 31 Desember 2015 mendatang masa kepengurusannya sudah habis.

‎Sedangkan sesuai putusan MA, jelas dia, juga tidak satupun kepengurusan hasil munas Golkar Bali maupun Ancol yang kepengurusannya diakui oleh pemerintah. Ini artinya SK Menkumham yang mencatatkan kepengurusan Golkar Munas Ancol sudah dibatalkan MA dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly diperintahkan MA untuk mencabut SK kepengurusan Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.‎

‎”Sampai hari ini pun hasil kepengurusan dan AD/ART Munas Golkar Bali belum disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Artinya yang diakui pemerintah kepengurusan Golkar hasil Munas Golkar Riau. Dari ‎sini dapat ditarik kesimpulam bahwa per 1 Januari 2016 kepengurusan Partai Golkar sudah tidak berlaku lagi,” paparnya.‎

Menurut Fahmi, bBerakhirnya masa berlaku SK kepengurusan Golkar hasil Munas Riau juga bisa diartikan semua anggota legislatif mulai dari DPR RI hingga DPRD tingkat 1 dan 2 dari Partai Golkar ilegal, karena secara hukum Partai Golkar sudah bubar alias tidak ada pengurusnya yang disahkan olej pemerintah. UU Parpol menyatakan bawa syarat sebuah parpol yang sah adalah yang punya kepengurusan yang disahkan pemerintah.

‎”Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggota legislatif dari Golkar sudah tidak bisa mewakili partai politik yang tidak disahkan oleh pemerintah,” terangnya.‎

Jadi, tegas dia, berakhirnya kepengurusan Golkar berdasarkan SK Menkumham Munas Golkar Riau juga berdampak pada pergantian posisi Ketua DPR RI yang kosong ditinggalkan Setya Novanto. Akibat tidak ada kepengurusan Golar baik kubu Agung maupun kubu Ical per 1 Januari 2016, maka kedua kubu tidak bisa ‎mencalonkan penggantinya. ‎Oleh karenanya, menurut dia, untuk posisi Ketua DPR harus dikocok ulang dengan caraPemerintah mengeluarkan Perpu untuk UU MD3.‎

‎”Golkar harus segera mengelar Munaslub atau Munas untuk menyusun kepengurusan yang baru, dan sebaiknya Kader Golkar sadar bahwa Aburizal Bakrie sudah gagal memimpin Golkar,” tuturnya. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.