Jumat, 30 Oktober 20

GMPG: Sebelum 20 Desember Golkar Harus Punya Ketua Umum Definitif

GMPG: Sebelum 20 Desember Golkar Harus Punya Ketua Umum Definitif
* GMPG mengadakan konferensi pers di kawasan SCBD Jakarta.

Jakarta, Obsessionnews.com – Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menyambut baik keputusan 31 DPD Partai Golkar tingkat I yang sudah menyerahkan surat pernyataan meminta segera diselenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) kepada pengurus DPP. Ini menandakan perjuangan GMPG selama ini mendapat respon positif.

Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan, langkah selanjutnya GMPG mendesak DPP Partai Golkar segera mengadakan rapat pleno untuk memutuskan tempat dan waktu dan penyelenggara Munaslub. Pihaknya meminta Munaslub diselenggarakan paling lambat sebelum 20 Desember 2017.

“Sebelum 20 Desember Partai Golkar harus sudah memiliki ketua umum baru definitif yang sah melalui Munaslub. Karena Munaslub adalah arus perubahan yang sejak awal kita dorong menuju pembaharuan Partai Golkar,” ujar Doli saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Doli menegaskan tidak ada alasan lagi DPP Partai Golkar untuk tidak melaksanakan rapat pleno dan memutuskan Munaslub. Sebab suara 31 DPD yang bulat meminta diselenggarakan Munaslub sudah memenuhi syarat administratif yang ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

“Jadi tidak ada alasan lagi bagi DPP untuk menolak atau mengulur-ulur waktu. Suara dari 31 DPD itu sudah lebih dari cukup dari syarat administratif yang ditentukan di AD/ART, ” jelas Doli.

Tidak hanya itu, GMPG juga menuntut agar penyelengara Munaslub Partai Golkar sebelumnya, tidak lagi ditunjuk menjadi penyelenggara Munaslub tahun ini. Hal itu untuk menunjukkan wajah pembaharuan di Partai Golkar. Bukan tanpa alasan, Doli menilai penyelenggaraan Munaslub sebelumnya dinilai banyak memiliki cacat dengan memanipulasi hasil.

Kecurigaan itu muncul setelah GMPG menemukan dua buku hasil munaslub yang isinya berbeda. Satu buku asli hasil Munaslub Partai Golkar 2016, namun satu buku lain sempat beredar di Rapimnas Partai Golkar dan sudah sampai di DPD-DPD namun isinya berbeda.

“Ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan munaslub diberlakukan pada periode berikutnya. Padahal ketentuan itu tidak ada dihasil munaslub yang asli,” kata Doli.

Pelanggaran lain yang dilakukan penyelenggara Munaslub Partai Golkar sebelumnya adalah adanya pengurus Partai Golkar yang mencapai 300 orang, padahal berdasarkan hasil munaslub hanya 117 orang. “Munaslub adalah pintu awal pembaharuan Partai Golkar, jika penyelenggaranya tidak benar banyak menyalahi aturan, Golkar akan terus selamanya kacau,” jelasnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.