Kamis, 29 Oktober 20

GMPG Menuntut Penyelenggara Munaslub Lama Tidak Dipakai Lagi

GMPG Menuntut Penyelenggara Munaslub Lama Tidak Dipakai Lagi
* GMPG mengadakan konferensi pers di kawasan SCBD Jakarta.

Jakarta, Obsessionnews.com – Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menuntut DPP Partai Golkar tidak menunjuk orang-orang lama untuk menjadi penyelenggara dalam Munaslub Partai Golkar tahun ini. Pasalnya penyelenggara Munaslub sebelumnya dinilai penuh cacat dan banyak melakukan pelanggaran.

Tuntutan itu muncul setelah GMPG menemukan dua buku hasil munaslub yang isinya berbeda. Satu buku asli hasil Munaslub Partai Golkar 2016, namun satu buku lain sempat beredar di Rapimnas Partai Golkar dan sudah sampai di DPD-DPD. Buku yang sudah tersebar itu isinya berbeda atau palsu.

“Penyelenggara Munaslub sebelumnya mencoba memanipulasi hasil yang sudah disepakati bersama dengan membuat buku palsu. Buku itu sudah tersebar di Rapimnas dan dibagikan ke seluruh DPD,” ujar anggota GMPG, Samsul Rizal saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Menurutnya, pembaharuan di Partai Golkar tidak akan terwujud jika penyelenggaraan Munaslub melakukan tindakan yang curang dan manipulatif seperti yang terjadi sebelumnya. “Memanipulasi hasil Munaslub adalah tindakan yang picik, dan kesalahan yang fatal, apalagi tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan,” jelasnya.

Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia menambahkan, manipulasi yang dimaksud bisa dilihat dengan adanya salah satu pasal yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan munaslub diberlakukan pada periode berikutnya. Padahal ketentuan itu tidak ada dihasil munaslub yang asli.

Pelanggaran lain yang dilakukan penyelenggara Munaslub Partai Golkar sebelumnya adalah adanya pengurus Partai Golkar yang mencapai 300 orang, padahal berdasarkan hasil munaslub hanya 117 orang. “Perubahan dan pembaharuan (yang kami citakan) itu sudah hampir terlihat. Kami ingin mengawal sampai kepemimpinan baru dan penyelengaraan Munaslub menunjukan pembaharuan itu,” kata Doli.

Tidak berhenti disitu, GMPG juga menuntut agar DPP mengklarifikasi dan menyelesaikan kasus rangkap jabatan di Partai Golkar. Padahal, dalam Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar yang asli, kata Doli, tidak diperbolehkan ada rangkap jabatan kepengurusan di Partai Golkar. Faktanya di kepengurusan Setya Novanto ada pengurus yang rangkap jabatan. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.