Selasa, 30 November 21

GMBI Laporkan Dugaan Penyelewengan di Pangandaran

Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat  Albert Siregar.SH saat menerima laporan Ketua Umum DPP LSM GMBI Moh Fauzan  Rachman
Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Albert Siregar.SH saat menerima laporan Ketua Umum DPP LSM GMBI Moh Fauzan Rachman

Bandung, Obsessionnews.com – Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Albert Siregar.SH menerima langsung laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GMBI terkait sarana pendukung (Jalan) PON XIX 2016 di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat yang diduga ada penyimpangan.

Ruas jalan yang dilaporkan di Kejati Jabar, Selasa (16/8/2016), Cijulang- Nusawiru dengan anggaran Rp.7 miliar, Legokjawa -Madasari Rp.12 M, dan ruas jalan Masawah – Madasari Rp.20 M total anggaran untuk 3 ruas jalan tersebut Rp.39 Miliar.

Menurut Ketua Umum DPP LSM GMBI Moh Fauzan Rachman didampingi Ketua Distrik Pangandaran Ujang Bendo dan Ketua Distrik Kota Bandung Moh Mahsur alias Abah, laporan yang disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nomor 12 lap KKN/DPP GMBI /VIII/2016 untuk sarana pendukung PON XIX 2016 ruas jalan  Legokjawa Madasari Kab Pangandaran sebesar  Rp.12 miliar yang bersumber dana APBD Pangandaran (Banprov) kecamatan Cimerak.

“Didalam prosesnya (Lelang) adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang berani melanggar Perpres 70/2012 dan perubahannya. Sehingga perusahan yang dijadikan pemenang tender dari sisi kualifikasi tidak layak dijadikan pemenangnya,” tegasnya.

Karena, kata Fauzan, PT.M hanya memiliki subkualifikasi M 1, sementara hasil investigasi dan dukungan sanggahan dari PT.TNA serta dukungan surat keterangan LPJK Nasional yang mana isi nya bahwa kemampuan pekerjaan suatu badan usaha diatur dalam lampiran 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.8/PRT/M/2011 dan lampiran 2 peraturan LPJK Nasional No.10 tahun 2013, dimana paket pekerjaan dengan nilai Rp.12260.426.000 sebagaimana diatur pada butir diatas adalah bisa diikuti oleh Badan Usaha minimal yang memiliki subkualifikasi M2.

Fauzan menambah pihaknya melihat berbagai aturan dan perundang undangan dilanggar oleh Pokja ULP dan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dispuhubkominfo) Bidang Bina Marga Kabupaten Pangandaran.

Selain itu, PT. M tidak bisa membuktikan sertifikat baching plan yang memiliki sertifikat kelayakan operasi, padahal itu merupakan kewajiban yang dipersyaratkan oleh panitia sesuai dengan rencana kerja dan syarat syarat (RKS).

Selain itu,tambah Fauzan, juga adanya dugaan temuan persekongkolan pada ruas jalan masuk Bandara Nusawiru Kab. Pangandaran yang pemenangnya PT. CMUP sebagai urutan ketiga bersama dengan perusahan kedua.

“Inipun tidak bisa membuktikan sertifikat baching plan sesuai dengan RKS,” timpalnya.

Sementara itu menurut Kasipenkum Kejati Jabar Raymond Ali, kedatangan mereka menyampaikan laporan pengaduan dugaan korupsi tiga hal, yang pertama penggunaan dana hibah Kabupaten Pangandaran, kedua sarana pendukung PON XIX 2016 Legokjawa Madasari dan ketiga dugaan korupsi dukungan PON XIX ruas jalan masuk Bandara Nusawiru Kab. Pangandaran.

“Ini baru laporan awal yang akan dilakukan telaha dahulu, apakah ini dokumennya ini sudah cukup lengkap atau dilengkapi lebih lanjut. Dan nanti bisa kita tetapkan bisa masuk tahap penyelidikan atau tidak, “. pungkasnya. (Dudy Supriyadi)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.