Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua DPD GKR Hemas beserta Farouk Muhammad bersama anggota DPD yanh yang kontra dengan kepemimpinan Oesman Sapta menggelar rapat Panitia Musyawarah (Panmus), di Gedung DPD, Senin (10/4/2017). Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesempatan.
Di antaranya yakni meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak menghadiri rapat DPD hingga persoalan hukum dan politik di lembaga tersebut selesai. Hemas sendiri masih menyatakan diri sebagai wakil ketua DPD yang sah hingga periode saat ini berakhir di 2019 nanti.
“Kami minta BPK untuk tidak hadir sampai persoalan hukum dan politik akan selesai. Agenda Panmus kami itu sehingga sudah kami jalankan dengan Wakil Ketua Pak Farouk,” ujar Hemas.
Hemas Cs juga meminta kepada Mahkamah Agung untuk mencabut kembali pelantikan Oesman Sapta sebagai Ketua DPD. Ia tetap berkeyakinan terpiilihnya Oesman Sapta sebagai pelanggan konstitusi.
“Pada poinnya bagaimana kita akan minta Ketua MA (Mahkamah Agung) untuk membatalkan sumpah (pelantikan OSO). Akan segera kami lakukan (pertemuan dengan Ketua MA) karena beliau baru pulang kemarin,” terangnya.
Rapat Panmus yang digelar Hemas tidak dihadiri Sekjen DPD Soedarsono Hardjosoekarto. Ia menilai ketidakhadiran Sekjen DPD karena yang bersangkutan tidak netral. Bahkan Hemas menyebut rapat Panmus yanh yang dilakukan Oesman Sapta bersama Sekjen DPD ilegal.
“Karena sekjen berpihak. Kami mau difasilitasi atau tidak, tetap harus dilaksanakan. Yang diprakarsai Sekjen itu Panmus ilegal,” sebutnya.
“Ya, itu saya kira apa yang mereka lakukan (Panmus), menurut kami ilegal. Tetap ilegal karena kita harus tetap taat kepada hukum. Kami jalankan apa yang diputuskan MA,” tambah Hemas. (Albar).
